Kondisi Pandemi, Data Kemiskinan Perlu Divalidasi

Screenshot 20210219

Sukirman. (foto ariel noviandri)

PEMALANG – Kondisi pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada sektor perekonomian sehingga kasus kemiskinan pun menjadi bertambah. Melihat kemiskinan di tengah masyarakat itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mendukung upaya pemerintah yang terus memberikan bantuan untuk mengurangi kemiskinan.

Ia menyarankan upaya itu dapat dibarengi dengan validasi data kemiskinan di Jateng. Karena, ia menilai selama pandemi ini muncul kasus kemiskinan baru di masyarakat.

Dengan data kemiskinan yang di validitas itu, maka pemberian bantuan dari pemerintah dapat tepat sasaran. Menurut dia selama ini pendistribusian bantuan masih dirasa belum tepat karena masih ada masyarakat yang taraf perekonomiannya masih mampu menghadapi badai pandemi ikut menerima bantuan seperti sembako dan bantuan uang tunai.

“Masih ada masyarakat mampu yang ikut menerima bantuan dari pemerintah. Hal itu kan jadi nggak tepat sasaran,” kata Legislator PKB itu, saat menjadi pembicara dalam talkshow di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang, Jumat (19/2/2021), didamping Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jateng Iskandar Zulkarnain.

Dengan adanya validasi data tersebut, harapannya, semua pendistribusian bantuan dari pemerintah bisa sampai ke penerima yang benar-benar terdampak pandemi. Ia juga berharap, setelah di validasi, maka ada sinkronisasi data dari pemerintah pusat, pemprov hingga pemkab/ pemkot.

“Memang, ada juga kepala desa yang memberikan secara merata ke semua warganya. Namun, ada baiknya, bantuan itu diberikan bagi mereka yang benar-benar kesusahan,” katanya.

JOGO TONGGO

Menyinggung soal Program Pemprov Jateng, Jogo Tonggo, ia menyarankan agar arahannya tidak sekedar pemberian bantuan semata. Namun, program tersebut dapat dimaknai sebagai upaya solidaritas terhadap sesama selama kondisi pandemi ini.

“Jadi, Program Jogo Tonggo itu harus dimaknai sebagai solidaritas terhadap tetangganya yang sedang kesulitan akibat pandemi. Dengan begitu, tercipta suasana saling tolong menolong di tengah masyarakat,” harapnya. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.