Komisi E Pantau Capaian PIN Polio Kota Tegal

F7ea1448 ff67 418f afd6 a2fef335c194

SOAL TEGAL. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal, Selasa (20/2/2024), membahas imunisasi Polio. (foto bintari setyawati)

TEGAL – Cakupan imunisasi polio selama putaran pertama Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang berlangsung pada 15 hingga 21 Januari 2024 mencapai 101,3%. Dengan capaian itu, Pemprov Jateng optimistis selama putaran kedua nanti pada 19 sampai dengan 25 Februari 2024 terus mengalami peningkatan. Untuk itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan yang dihadapi dinas kesehatan, salah satunya di Kota Tegal.

Saat berdiskusi, Selasa (20/2/2024), Zaenal selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal mengungkapkan selama putaran pertama pemberian imunisasi Polio sudah berjalan lancar. Ia berharap kondisi itu tetap stabil membaik, mengingat Polio merupakan penyakit yang belum ada obatnya.

”Hal itu sudah menjadi panggilan hati bagi kami pihak kesehatan untuk mencegah Polio bagi anak-anak di Tegal sendiri. Karena, Polio belum ditemukan obatnya,” ungkap Zaenal.

Menambahkan, Sekretaria Dinas Kesehatan Kota Tegal Sri Retno mengatakan selama proses pemberian vaksin pihaknya tidak mengalami kendala yang berarti karena para orang tua sudah menyadari betapa pentingnya imunisasi sejak dini. Suntik Polio dianggap sangat penting karena jika sekali terkena maka akan lumpuh selamanya.

“Perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi yang bersih menjadi niat prokes yang berasal dari masyarakat itu sendiri,” jelas Retno.

Mendengarnya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Umar Utoyo mengatakan target pemberian vaksin sebanyak 95% dan di Kota Tegal target sudah tercapai dengan lancar. Dalam hal ini, ia mengaku sangat mengapresiasi kinerja dinas kesehatan setempat, mengingat Polio adalah kasus yang sangat memprihatinkan. Dan, Polio hanya bisa dicegah dengan imunisasi.

“Sangat mengapresiasi Kota Tegal karena sudah mencapai target. Disamping Tegal daerahnya mudah terjangkau dibanding daerah lain namun semangat antisipasi Polio disini sungguh harus dicontoh kabupaten/ kota lain di Jateng agar anak-anak Indonesia tetap sehat,” harap Umar.

Senada, Anggota Komisi E Ahmad Ridwan menambahkan walaupun Polio berbeda dari Covid-19 sebaiknya kondisi prokes juga harus diperhatikan. “Karena, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kasus baru sedikit terus dilupakan dan dimudahkan,” tambah Ridwan. (tyas/ariel)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)