Komisi E Ingin Semua Perusahaan Bisa Penuhi THR

SAVE 20240505

SOAL THR. Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi PT. Seshin, Sragen (5/4/2024), terkait soal pembayaran THR. (foto can)

SRAGEN – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap perusahaan maupun jenis usaha apa pun yang memiliki karyawan supaya bisa memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR). Berkaitan dengan hal itu, Jumat (5/4/2024), komisi yang menaungi kesejahteraan rakyat itu berkunjung ke PT Seshin Sragen.

Dalam kunjungan ke perusahaan tekstil tersebut, anggota Komisi E Muh. Zen menyatakan pihaknya ingin memastikan mengenai kewajiban perusahaan soal pembayaran THR. Dalam UU Ketenagakerjaan, masalah pembayaran THR sudah diamanatkan.

“Bahkan, bila ada perusahaan yang keberatan atau kesulitan dalam membayar, bisa melapor kepada Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota supaya diberikan dispensasi,” jelasnya.

Saat menerima Komisi E, Byun Sang In selaku Direktur Manager didampingi Daykukin Yubi Bramandik selaku HRD dan Fallen Aedita selaku Komplain Manager menyatakan, pihaknya sudah membayar THR kepada seluruh karyawan pada 3 April lalu. Tentu saja besaran nominal tunjangan disesuaikan dengan lama masa kerja karyawan. PT Seshin Sragen, lanjut Daykukin, berdiri berdiri sejak 2022 yang berproduksi di bidang tekstil.

“Sekarang ini jumlah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun sebanyak 861 orang dari total pekerja 1.092 orang,” ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi E Messy Widiastuti menyinggung masalah pengelolaan limbah, serta presentasi jumlah karyawan perempuan dan laki-laki termasuk jenis pekerjaan di sini dilakukan secara manual atau ada bantuan robot dalam berproduksi.

Fallen menjelaskan, soal pengelolaan limbah pihaknya sudah membuatkan IPAL. Dengan demikian limbah cair dari pengelolaan produksi dipastikan tidak akan mencemari saluran setempat.

Untuk jumlah tenaga perempuan lebih banyak daripada pria dengan presentasi 86%, laki-laki 14%. Mengenai hak dalam bekerja, untuk perempuan mendapatkan cuti melahirkan, cuti haid.

“Sedang untuk produksi kami menggunakan bantuan mesinotomatis/robot cuma di bagian potong/cutting,” katanya. ()

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.