Komisi E Dorong Pembentukan Destana di Boyolali

WhatsApp Image 2022 10 23 at 11.02.30 (1)

FOTO BERSAMA: Jajaran Komisi E berfoto bersama dengan BPBD Boyolali.(foto: cahya depe)

BOYOLALI – Pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali menghasilkan sejumlah kebijakan terkait penanganan kebencanaan. Pertemuan yang turut diikuti Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, serta sejumlah stakeholder (TNI, Polri, DPRD) setidaknya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk terus menambah pembentukan desa Tangguh bencana (destana).

Sebagaimana dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Widodo Munir, dalam kurun waktu satu decade ini baru terbentuk 17 destana. Menurutnya tidak mudah membentuk destana tanpa ada dukungan politik dari semua pihak. Padahal secara topografi, Boyolali merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jateng.

“Fungsi dibentuknya destana itu supaya masyarakat berdaya baik dalam edukasi maupun penanganan bencana. Tanpa kesadaran masyarakat, upaya penanggulangan bencana tidak ada artinya,” ucap Widodo, Jumat (21/10/2022).

Anggota Komisi E Sumarsono selaku pimpinan rombongan menyatakan, membahas masalah kebencanaan perlu semua pihak duduk satu meja. Kebijakan politik terutama keberpihakan anggaran sangat menentukan. Maka dari itu pentingnya komunikasi terutama dengan DPRD.

Baik Joko Haryanto, Jasiman pun berharap Boyolali bisa segera membentuk destana seperti halnya Wonogiri. Sebagai daerah rawan bencana, keberadaan destana sangat penting terutama dalam mengurangi risiko jatuh korban.

“Jumlahnya harus ditambah supaya masyarakat benar-benar tangguh pada bencana,” pinta Jasiman.

Widodo pun mengakui untuk membentuk destana perlu didukung oleh anggaran. Dilihat persentase dengan jumlah 297 desa yang ada, maka 17 destana masih sangat kurang. Secara keseluruhan potensi kebencanaan di Boyolali sudah terpetakan. Mulai dari banjir, tanah longsor, sampai pada kekeringan.

Bergas menambahkan, destana merupakan awal dari upaya untuk menjadikan masyarakat menjadi Tangguh. Namun demikian, masih ada lagi tahapan selain destana yakni keluarga Tangguh bencana (katana). Karena itu ia tetap meminta daerah memiliki program yang kuat pada penanggulangan bencana.(cahyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.