Komisi E Beri Apresiasi pada PT Primatexco Batang

1 aprima1

PERTEMUAN BERSAMA. Jajaran Komisi E menemui direksi PT Primatexco bersama Dinasker Batang dalam pantauan kunjungan kerja, Selasa (28/5/2019).(Foto: Setyo Herlambang)

BATANG – Komisi E DPRD Jateng kembali memberikan apresiasi kepada jajaran direksi perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan baik dari upah maupun tunjangan kesehatan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E, Sumarsono saat bersama anggota DPRD lain ke PT Primatexco Indonesia, Batang, Selasa (28/05/2019).

(kiri-kanan) Sumarsono, Manager Umum PT Primatexco Indonesia, Slamet Rezeki

“Pemberian insentif tambahan karyawan juga dinilai dapat memacu semangat kerja agar menghasilkan produk yang lebih baik. Pemberian fasilitas layanan kesehatan selain BPJS, juga ada jaminan kecelakan kerja dan jaminan kematian sangat berguna tidak hanya bagi karyawan tetapi keluarganya,” ujar Soni-sapaan akrabnya.

Anggota Komisi E lain, Jamaludin juga mengingatkan jajaran direksi dalam pemberian fasilitas CSR sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat lingkungan sekitar. “Salah satu yang menjadi tanggung jawab perusahaan baik dalam bentuk membantu pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial,” tambah politikus PKS itu.

Menanggapi harapan Dewan, Manager Umum PT Primatexco Indonesia, Slamet Rezeki memaparkan, secara singkat untuk pemberian THR dan insentif upah sudah mengikuti regulasi pemerintah dan kebijakan perusahaan. Sedangkan bantuan layanan kesehatan bentuk wujud tanggung jawab perusahaan pada karyawan. Untuk CSR bantuan yang diberikan adalah kolabarasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang dalam pemerataannya.

“Pemberian THR sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan insentif seperti bonus akhir tahun, pembagian kas 1x gaji di pertangahan tahun bentuk peningkatan kesejahteraan karyawan bersanding dengan layanan kesehatan seperti BPJS. Progam CSR dikelola bersama dengan pemerintah kabupaten agar pemeratannya berjalan dengan lancar,” ujar dia.

Sebagai informasi PT Primatexco Indonesia bergerak di bidang pembuatan garment dari bahan mentah sampai jadi lembaran kain. Adapun pasar pengiriman ekspor ke kawasan Asia timur dan Eropa.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).