Komisi D Minta Pemkab Karanganyar Tak Leha-leha

KOMITMEN BERSAMA : Komisi D beserta Pj Bupati Timothius Suryadi saat kunjungan kerja untuk komitmen bersama tanggulangi kemiskinan di Jateng.(foto: ervan ramayudha)

KARANGANYAR – Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota perlu bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui program-program pemberdayaan serta anggaran penguatan bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Wakil Ketua Komisi D Joko Purnomo menyatakan, peran DPRD adalah mendorong pemerintah untuk menjalankan komitmen itu. Melalui fungsi penganggaran, DPRD turut mengesahkan anggaran untuk penanggulangan dan pengurangan kemiskinan. Hal itu diungkapkannya saat bersama Komisi D melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Karanganyar, Kamis (16/1/2025).

“Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dan berkelanjutan dalam upaya memajukan Kabupaten Karanganyar, dengan menitikberatkan pada program-program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi yang inklusif,” ucapnya.

Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, menyambut hangat kunjungan kerja Komisi D di Kabupaten Karanganyar. Timotius Suryadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini dan menekankan pentingnya diskusi terkait upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

Mengenai masalah kemiskinan di Karanganyar dengan memiliki 17 kecamatan dan jumlah penduduk sekitar 955.000 jiwa, telah menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 10,28% pada tahun 2020 menjadi 9,59% pada tahun 2024. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim yang saat ini berada pada angka 0,31%.

Timotius juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menekan angka pengangguran yang turun dari 5,7% di tahun 2022 menjadi 3,7% di tahun 2024, meskipun sektor industri sedang menghadapi berbagai tantangan.

Selain itu, Pj. Bupati menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi, seperti sulitnya pengembangan ekonomi di wilayah yang masuk dalam kawasan cagar budaya. Ia berharap ada solusi yang memungkinkan pemanfaatan lahan cagar budaya untuk aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo dan beberapa pejabat dari OPD terkait juga turut hadir untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan daerah kumuh, dan pengembangan pasar sebagai pusat ekonomi lokal.(azhar/priyanto)