Target Pendapatan 2020 Tetap Dikejar

Tanggal -
IMG 20200624

KEJAR TARGET. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat rapat RKPD bersama OPD mitra komisi tetap meminta OPD dapat mengejar target pendapatan tahun ini, Rabu (24/6/2020). (foto sunu andhy purwanto)

GEDUNG BERLIAN – Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memasuki hari ketiga di ruang rapat Komisi C, Rabu (24/6/2020). Rapat diikuti 13 organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi C itu dipimpin Ketua Komisi C Asfirla Harisanto, Wakil Ketua Sriyanto Saputro, dan Sekretaris MH Wicaksono. 

Ke 13 OPD tersebut adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kanwil Ditjen Pajak Jawa Bagian Tengah I dan II, Biro Umum, Dinas Kesehatan (Dinkes) serta  7 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) milik Pemprov Jateng. Ketua Komisi C yang biasa disapa Bogi kembali meminta semua OPD untuk bekerja keras mengupayakan pencapaian target pendapatan pada 2020, meski ada kendala pandemi Covid-19 yang berdampak buruk. 

“Agar, RKPD 2021 sebagai implementasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng tidak mengalami penurunan yang berarti,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu. 

Dalam kesempatan itu, Bogi juga mempertanyakan penyerapan dana refocusing APBD Jateng untuk penanggulangan Covid-19 kepada Kepala Dinkes Yulianto Prabowo saat pemaparan RKPD Dinkes 2021. “Komisi C ingin mengetahui realisasi anggaran sampai saat ini,” katanya. 

Menanggapi hal itu, Yulianto membenarkan dana yang dialokasikan untuk Dinkes sebanyak Rp 415,750 miliar. Saat ini, baru terealisasi sebanyak Rp 64,036 miliar atau 15,4%. 

Terdapat beberapa rencana, lanjut dia, yang tidak direalisasikan karena diambil alih Pusat. Sebagai contoh, peralatan Rumah Sakit dan insentif tenaga medis diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Termasuk, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) juga tidak banyak karena ada bantuan dari Kemenkes. 

“Dan itu jumlahnya cukup besar sehingga tidak kita realisasikan,” kata Yulianto. (sunu/ariel)

Dilihat: 49

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)