Komisi B Kunjungi Klaster Tenun Limo

20220301134258 IMG

BERTEMU PENGRAJIN : Komisi B bertemu pengrajin tenun limo di Desa Troso, Pecangaan, Jepara.(foto: faiz fuadi)

JEPARA – Komisi B DPRD Jateng berkunjung ke Jalan Bugel Km 1 RT 2 / RW 3, Troso, Kecamatan Pecangaan, Jepara,Senin(1/3/2022). Tempat tersebut patut dikunjungi karena menjadi klaster tenun limo yang ada di Jepara.

Bagi Komisi B, kunjungan tersebut dilakukan guna mencari masukan untuk membuat Raperda tentang Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian Peternakan Perikanan dan UMKM Jateng. Dalam kesempatan itu, romnbongan dewan diterima oleh Abdul Jamal seorang pemilik usaha tenun ikat limo. Dewan melihat langsung proses produksi mulai dari penenunan benang sampai menjadi sebuah kain. Bahkan mereka melihat ruang pamer (show room) tenun yang banyak berdiri di Desa Troso.

Dari penjelasan Abdul Jamal, klaster tenun limo di Desa Troso ada 283 pengrajin usaha tenun. Kebanyakan pengrajin memiliki 20-50 karyawan. “Sebelum ada pandemi Covid-19, satu pengrajin tenun bisa menyerap tenaga kerja sampai 7 ribu karyawan. Namun sekarang sudah sangat berkurang drastis. Dengan adanya pembatasan di mana-mana menjadikan pasar tenun lesu,” ucapnya.

Tenun troso merupakan teknik tenun gedok dan kemudian dalam kurun waktu yang cukup panjang, berkembang menjadi tenun ikat dan tenun pakaian. Keterampilan membuat tenun ikat sudah dimiliki oleh warga Desa Troso sejak 1935 yang bermula dari tenun pancal dan kemudian pada 1946 beralih menjadi alat tenun bukan mesin (ATBM). Merebaknya usaha tenun di Troso menjadi tempat itu ditetapkan oleh Pemkab Jepara menjadi sebuah klaster.

Sekretaris Komisi B M Ngainirichadl mengungkapkan, kedatangan di Troso menjadi salah satu bagian guna mendapatkan bahan masukan untuk raperda yang sedang digagas dewan. Raperda tersebut diharapkan setelah menjadi peraturan daerah dapat menjadi regulasi perihal pemasaran produk daerah. Terlebih dengan adanya perda menjadi kekuatan hukum dalam segala produk pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.

Kepada Komisi B, Abdul Jamal berharap ada pelatihan tata cara ekspor supaya bisa membantu pemasaran produk tenun limo.(faiz/priyanto)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)