• Beranda
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
    • Jabatan Fungsional
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Minggu, 28 Desember 2025
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home BERITA

Komisi B Gelar Uji Publik Raperda Balai Benih

29/09/2021
in BERITA, KOMISI B
Komisi B Gelar Uji Publik Raperda Balai Benih

JADI PEMBICARA : Ketua Komisi B Sumanto menjadi pembicara dalam uji publik Raperda Balai Benih di Surakarta.(foto: soni dinata)

SURAKARTA – Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto mengajak semua kalangan termasuk pemerintah untuk melakukan penguatan di tiga sektor yakni pertanian, perikanan dan peternakan. Ketiga sektor tersebut dinilai masih memiliki nilai kekuatan guna memberdayakan petani, nelayan serta peternak lokal.

“Sekarang apa yang kita banggakan karena semua serba impor. Sampai garam saja sudah harus mendatangkan dari luar negeri. Karena itu sektor pertanian, perikanan, dan peternakan harus kita lindungi. Raperda ini mencoba menjawab supaya sektor pertanian, peternakan dan perikanan kita menjadi kuat,” ungkap dia di hadapan peserta uji publik Raperda Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebin Benih Tanaman pangan, dan Hortikultura di Surakarta, Rabu (29/9/2021).

Guna menguatkan ketiga sektor itu, lanjut Sumanto, fungsi balai harus dioptimalkan mulai dari peningkatan dan pengembangan ternak, perbenihan, tanaman pangan, dan hortikultura.

Diakuinya masalah pertanian, perikanan dan peternakan di Indonesia sangat pelik. Sumanto mengambil contoh masalah pertanian. Masalah kesejahteraan petani sampai sekarang ini sangat tidak menggembirakan. Belum masalah pupuk dan nilai tukar petani yang rendah.

“Kami di Komisi B berharap raperda ini bisa menjadi penguat fungsi-fungsi peningkatan di sektor pertanian, perikanan dan peternakan di Jateng,” ucapnya.

Dosen Peternakan Undip Dr Bambang sebagai salah satu perumus dari raperda ini menjelaskan, keberadaan perda ini nanti untuk menguatkan fungsi dari balai. Mulai dari pelayanan kepada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan budi daya, penyedia bibit, teknologi yang tepat guna serta menghasilan kualitas bibit unggul.

“Fungsi balai sekali lagi bukan untuk menyokong pendapatan asli daerah. Sifatnya tidak wajib. Pendapatan pasti ada sepanjang fungsi kebalaian terlaksana,” jelasnya saat menjadi pembicara.

Supaya balai dapat berfungsi dengan baik tentu harus memiliki sumber daya yang cukup dan mumpuni. Untuk balai perikanan harus tersedia kolam yang baik serta ketersediaan air baku yang cukup sepanjang tahun. Pada peternakan, tersedia kandang dan fasilitas yang memadahi, pakan yang berkualitas. Bidang pertanian, ketersediaan lahan menjadi kunci utama serta faktor produksi yang baik dan jumlah cukup.

Bambang mengakui fungsi kebalaian untuk sekarang ini kurang optimal. Dari hasil pemetaan permasalahan untuk sumber daya terdapat banyaknya lahan tidur, sumber air yang kurang, kualitas air rendah, infrastruktur tua dan rusak.

Pada sumber daya manusianya, jumlahnya sangat kurang, kapasitas yang perlu ditingkatkan. Terpenting adalah kepastian kerja, karena masih banyak berstatus honorer.

“Pada anggaran juga patut menjadi kajian. Alokasi APBD masih minim dan kemitraan yang terbatas,” jelasnya.

Dalam uji publik ini, sejumlah penanya berharap banyak perda tersebut dapat memberikan perubahan pada peningkatan fungsi dan kegiatan balai. Perlu ada payung hukum yang jelas dan tidak berubahnya fungsi kebalaian.(cahya/priyanto)

Previous Post

PRIME TOPIC: Meningkatkan PAD dengan Optimalisasi BUMD

Next Post

Pengelolaan Aset Jalan BPJ Tegal Perlu Ditata

Staf Admin

Staf Admin

Related Posts

Dorong Sinergi Strategis Media dan Ormas Bangun Wonosobo
BERITA

Dorong Sinergi Strategis Media dan Ormas Bangun Wonosobo

22/12/2025
Gubernur dan DPRD Se-Jateng Perkuat Kolaborasi Demi Jawa Tengah Maju
BERITA

Gubernur dan DPRD Se-Jateng Perkuat Kolaborasi Demi Jawa Tengah Maju

22/12/2025
Pekerja Informal Perlu Dapatkan Perlindungan Kerja
BERITA

Pekerja Informal Perlu Dapatkan Perlindungan Kerja

17/12/2025
Perlunya Drainase dalam Proyek Jalan Wiradesa-Kajen
BERITA

Perlunya Drainase dalam Proyek Jalan Wiradesa-Kajen

16/12/2025
Didodok, Raperda Penyelamatan Lahan Kritis
BERITA

Didodok, Raperda Penyelamatan Lahan Kritis

16/12/2025
Dimonitor, Kinerja Bank Jateng Cabang Brebes
BERITA

Dimonitor, Kinerja Bank Jateng Cabang Brebes

16/12/2025
Next Post
Pengelolaan Aset Jalan BPJ Tegal Perlu Ditata

Pengelolaan Aset Jalan BPJ Tegal Perlu Ditata

Dorong Perbaikan IPM, Raperda Pengarusutamaan Gender Disusun

Dorong Perbaikan IPM, Raperda Pengarusutamaan Gender Disusun

  • Beranda
  • Profil
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
  • Kelengkapan Dewan
  • Setwan
  • SIPELAWAN
  • PPID
  • JDIH
  • Survey
  • BERITA

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Result
View All Result
  • # AKD (Mobile View)
  • # Fraksi (Mobile View)
  • # Kelengkapan (Mobile View)
  • # Profil (Mobile View)
  • # SIPELAWAN (Mobile View)
  • Berita Badan Anggaran
  • Berita Badan Kehormatan
  • Berita Badan Musyawarah
  • Berita Bapemperda
  • Berita Komisi A
  • Berita Komisi B
  • Berita Komisi C
  • Berita Komisi D
  • Berita Komisi E
  • Berita Pansus
  • Berita Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PDI Perjuangan
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Home DPRD Provinsi Jawa Tengah
  • Jabatan Fungsional
  • Kelengkapan Dewan
    • Badan Anggaran
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
      • Komisi E
      • Tentang Komisi
  • KOMISI A
  • Kontak Kami
  • Legislasi
  • Majalah
  • New Home 2025
  • News (Mobile View)
  • Pengaduan Masyarakat
  • Pimpinan
  • PIMWAN
  • PIMWAN
  • Profil
    • Kewajiban Anggota
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
  • Setwan
    • Bagian Humas
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Umum
    • Tentang Setwan
  • Simpelawan (Mobile View)
  • Visi dan Misi

© 2025 · DPRD Provinsi Jawa Tengah