Komisi A Tertarik Konsep Keprotokolan Pemprov Jatim

1000399419

KUNJUNGAN KERJA : Komisi A berfoto bersama dengan Biro Umum Setdaprov Jatim.(foto: evi rahmawati)

SURABAYA – Tata cara atau prosedur jalannya penyambutan pimpinan (keprotokolan) di Provinsi Jatim menjadi perhatian Komisi A DPRD Jateng. Masing-masing daerah memilliki pola pelayanan atau tata cara yang berbeda. Pada Jumat (6/12/2024), Komisi A diterima langsung oleh Kepala Bagian Biro Umum Setdaprov Jatim Rahmad Hadiman dan Biro Administrasi Pimpinan Zaenal Muttaqin.

Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo mengatakan, pihaknya ingin mengadopsi tata cara atau prosedur keprotokolan dari Pemprov Jatim.

“Kedatangan kami ke sini dengan didampingi oleh Biro Umum Setda Prov. Jateng dan juga Protokol Gubernur, ingin berdiskusi dengan Pemprov Jatim kaitannya dengan administrasi  pimpinan, karena jika administrasi  bagus maka pelayanan  kepada pimpinan  juga akan semakin bagus, kami merasa bahwa jatim ini perlu dicontoh untuk pelayanan  pimpinannya,” kata Imam.

Wakil Ketua Komisi A Mukafi Fadli, menanyakan perihal pembagian waktu kerja atau sif dan libur para staf pelayanan pimpinan. Anggota Komisia A Soenarno menambahkan mengenai pola komunikasi Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa yang kerap blusukan ke daerah-daerah.

“Di saat blusukan itu Ibu Gubernur selalu bawa buah tangan, entah itu sembako atau berupa barang lain, nah apakah barang barang tersebut itu ada anggaranya atau bagaimana,” tanya Soenarno. 

Zainal Muttaqin memberikan penjelasan mengenai pembagian waktu atau sif pelayanan sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan  masalah, sedangkan kaitannya dengan bingkisan dan souvenir sudah ada anggaran dan masuk dalam anggaran bantuan sosial serta anggaran souvenir di Biro Administrasi  Pimpinan. 

Kemudian Tugiman, politisi dari PKS minta penjelasan  kaitannya dengan level pelayanan pimpinan,  yaitu siapa saja yang menjadi tanggungan dalam administrasi  pelayanan pimpinan.  Rahmad Hadiman menjelaskan bahwa yang dilayani adalah para pejabat dalam hal ini Gubernur,  Wakil Gubernur,  Sekda, Ketua TP PKK dan juga Ketua Dekranasda.(evi/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.