KIT Batang Perkuat Perekonomian Nasional

WhatsApp Image 2021 12 11 at 10.15.50

Muhammad Saleh. (foto humas)

GEDUNG BERLIAN – Permasalahan infrastruktur kerap mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota DPRD Jateng selama reses. Masa reses merupakan waktu masing-masing anggota DPRD menerima aspirasi dari masyarakat/konstituennya di daerah pemilihannya.

Mengemuka dalam reses Muhammad Saleh, masalah infrastruktur desa kerap menjadi bahan penyampaian aspirasi di Dapil Jateng XIII (Batang, Kab. Pekalongan, Pemalang dan Kota Pekalongan). Kondisi daerah pinggiran mengingat dapil tersebut berbatasan dengan pegunungan (selatan) dan laut (utara) menjadikan pembangunan infrastruktur desa tidak secepat daerah perkotaan. Selain itu juga masalah fasilitas sosial (fasos) dan umum (fasum) perlu dibenahi. Ada pula aspirasi mengenai pelatihan peternakan, UKM, dan pertanian.

Saleh juga turut menyebutkan masalah normalisasi sejumlah saluran drainase yang sudah menyempit perlu untuk dinormalkan. Bahkan ada juga penyampaian aspirasi terkait relokasi pasar. Seperti di Kecamatan Gringsing, Batang, sejumlah masyarakat ingin pasar direlokasi ke tempat yang nyaman dan strategis dengan harapan bisa memajukan perekonomian warga.

“Ada juga yang bertanya mengenai Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Terkait aspirasi masyarakat itu, sejumlah persoalan tetap kamia kaji satu per satu. Seperti masalah normalisasi sungai bisakah diakomodasi dalam aspirasi dewan atau tidak. Perlu kami komunikasikan dengan OPD supaya tidak sama-sama overlap dengan kegiatan kabupaten,” ucap Ketua Komisi A itu ketika dihubungi dprd.jatengprov.go.id, Sabtu (11/12/2021).

Disinggung pula terkait hibah untuk ormas, kelompok, pendidikan dan sebaginya, Saleh memberikan penjelasan, sesuai pergub yaitu wajib berbadan hukum, terdaftar di OPD yang membidangi, Harapannya semua proses berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.(soni/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.