Kinerja Keuangan KBTPH Pendem Karanganyar Dipantau

IMG 20211223 WA0042

KINERJA KEUANGAN. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama jajaran manajemen KBTPH Pendem Kabupaten Karanganyar, Kamis (23/12/2021), membahas kinerja keuangan. (foto cahya dwi prabowo)

KARANGANYAR – Kinerja keuangan di Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (KBTPH) Pendem Kabupaten Karanganyar mendapat sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Dalam diskusi bersama jajaran manajemen KBTPH, yang masih dikelola Balai Benih Tanaman Pangan & Hortikultura Wilayah Surakarta Dinas Pertanian & Perkebunan Provinsi Jateng, Kamis (23/12/2021), realisasi pendapatan kebun cukup baik.

Seperti disampaikan Kasi Benih Tanaman Pangan, Agus Rustiyarto. capaian target pendapatan KBTPH Pendem tetap optimis tercapai pada akhir tahun ini. Keyakinannya itu didasarkan atas membaiknya penjualan produk.

“Kami cukup optimis capaian apa yang ditargetkan pada kami pada akhir 2021 ini akan terealisasi. Kami yakin akan ada kenaikan penjualan produk kami yang akan memenuhi target kami,” terang Agus.

Datanya menyebutkan, kondisi pandemi sempat menurunkan angka realisasi pendapatan. Tercatat, dari nilai anggaran Rp 127,67 juta terealisir pendapatan sebesar Rp 51,10 juta pada 2019.

Kemudian pada 2020, dari anggaran Rp 150,09 juta terealisir Rp 43,24 juta. Dan pada 2021, dari nilai anggaran Rp 109,21 juta ditargetkan pendapatan dapat naik menjadi Rp 92,94 juta.

Dikatakannya pula, dalam pengelolaan kebun benih selama ini, pihaknya masih terkendala dengan perbaikan sarana/ prasarana (sarpras), mengingat bangunan kantor sudah tidak layak. Disamping itu, dibutuhkan pagar di areal KBTPH Pendem.

“Untuk sarpras di KBTPH Pendem sangat memerlukan perhatian, atap, dan plafon kantor yang sudah rusak. Termasuk, perlunya pagar untuk melindungi hasil panen dari tangan-tangan jahil. Dengan luas mencapai 17 hektare tentunya secara pengawasan kami masih lemah. Untuk itu, perlu pembenahan sarpras,” tuturnya.

Mendengarnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro selaku pimpinan rombongan menyampaikan pihaknya telah mencermati segala permasalahan yang ada di KBTPH Pendem. Mulai dari sarpras, penambahan alokasi anggaran, dan kebutuhan lain untuk kepentingan pencapaian target pendapatan.

“Semua permasalahan dan masukan akan kami akomodir bersama. Tentunya, apa yang menjadi tupoksi di komisi kami, akan kami upayakan,” kata Sriyanto.

Soal sarpras, lanjut dia, mungkin bisa dikomunikasikan dengan komisi terkait. Sedangkan untuk target pendapatan, Komisi C sangat mendukung KBTPH Pendem untuk segera merealisasikan capaian yang ditargetkan.

“Kami tentunya sangat mengapresiasi apa yang sudah dicapai KBTPH Pendem saat ini. Kami akan mendukung langkah-langkah yang diambil untuk terealisasinya capaian pendapatan yang ditargetkan,” tambahnya. (cahyo/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.