Kinerja Keuangan BPR BKK Boyolali Dipantau

Screenshot 20220812

KINERJA BPR. Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi dengan jajaran BPR BKK Boyolali pada Selasa (9/8/2022) lalu membahas soal kinerja keuangan. (foto ariel noviandri)

BOYOLALI – Dalam kegiatan monitoring pengelolaan BPR BKK Boyolali, baru-baru ini, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melihat kinerja keuangannya sudah sangat baik. Seperi disampaikan Dirut BPR BKK Boyolali Kuat Wiyono, posisi aset, dana masyarakat, dan laba pada 2021 lalu sudah tercapai 100% lebih.

Namun, ia mengakui penyaluran kredit pada tahun lalu belum mencapai 100%. Dari kondisi itu, angka non-performing loans (NPL/ kredit macet) masih cukup tinggi. 

“Tercatat sampai Juni 2022, angka NPL mencapai sebesar 6,27 persen,” katanya.

Mendengarnya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin tetap mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan BPR BKK Boyolali. Ia berharap upaya berupa inovasi pelayanan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

“Harapannya, dengan adanya peningkatan itu, maka sisi pendapatan daerah dari BPR BKK juga bisa meningkat pula,” kata Bambang.

Sebagai informasi, realisasi aset pada 2021 lalu sebesar Rp 260,28 miliar atau tercapai 104,13%, dana masyarakat sebesar Rp 219,12 miliar atau 105,12%, kredit sebesar Rp 183,37 miliar atau 99,86%, dan laba sebesar Rp 4,89 miliar atau tercapai 100,20%.

Sementara pencapaian pada 2022 ini atau hingga Juni 2022, jumlah aset sebesar Rp 254,60 miliar atau 98,39%, dana masyarakat Rp 219,12 miliar atau 97,24%, kredit Rp 200,87 miliar atau 106,76%, dan laba Rp 1,61 miliar atau 100,11%.

Dalam kegiatan monitoring itu, juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Eddy Sulistyo Bramiyanto. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.