Kinerja KD Bantarangin Wonogiri Perlu Digenjot

IMG

BAHAS KINERJA. Nurul Hidayah (kiri) saat berdiskusi dengan jajaran KD Bantarangin Kabupaten Wonogiri, Rabu (4/3/2020), membahas soal kinerja pengelolaan kebun milik Pemprov Jateng tersebut. (foto sunu andhy purwanto)

WONOGIRI – Dalam rangka monitoring kinerja dan pengelolaan kebun milik Pemprov Jateng, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Kebun Dinas (KD) Bantarangin Kabupaten Wonogiri, Rabu (4/3/2020). Menurut Anggota Komisi C DPRD Jateng Nurul Hidayah, yang memimpin kunjungan kerja, umumnya kinerja dan pengelolaan kebun belum optimal, sebagian memprihatinkan, dan belum bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Lebih lanjut, Politikus PPP itu mengatakan, hampir semua realisasi PAD dari kebun-kebun itu menurun. Tidak sebanding dengan luasan lahan yang dikelola dengan alasan yang berbagai macam seperti faktor cuaca, kekurangan personil dan lainnya. Oleh karena itu, Nurul meminta pengelola kebun-kebun dinas bekerja kreatif, lebih keras, dan tidak menyerah pada kondisi lahan yang dikelolanya.

“Tentu, kami dari Komisi C siap mendukung anggaran apabila ada proposal dan menurut kami realistis dapat mendongkrak PAD,” tuturnya.

Menguatkan hal itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Padma Mestikajati menambahkan, bagi Komisi C yang domainnya pendapatan, tentu inginnya setiap tahun PAD dari kebun-kebun Dinas maupun Benih bertambah dan meningkat. “Maka, apa yang bisa kami bantu agar pendapatan dari Kebun Bantarangin meningkat? Kami tunggu usulannya (proposal) secara rinci,” tutur Legislator Partai Golkar itu.

Sementara, Anggota Komisi C lainnya, Bambang Eko Purnomo, mempertanyakan ketersediaan komoditas lain untuk meningkatkan perolehan atau realisasi PAD. “Sebab, kalau masih tebu itu kan kurang baik untuk tanaman lain,” ujar Legislator Partai Demokrat itu.

Merespon hal itu, Kasi Produksi Balai Benih Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jateng Agus Muhroji mengemukakan KD bantarangin terletak di Desa Wonoboyo Kecamatan Bantarangin Kabupaten Wonogiri mengelola lahan Hak Pakai seluas 9,6 hektare untuk pengembangan Kelapa, Mete dan Tebu. Pada tahun lalu, hanya menghasilkan PAD Rp 107,16 juta dari komoditas tebu saja. Yakni, dengan produktivitas 54,4 ton per hektare sehingga total 277,2 ton.

“Sedangkan kelapa dan mete belum bisa dipanen karena usianya masih muda,” kata Agus.

Menambahi penjelasan, Kepala KD Bantarangin Sukar merencanakan pada tahun ini produktivitas tebu menjadi 60 ton per hektare. “Mohon doanya cuacanya mendukung tahun ini. Juga, kami harapkan kelapa dan mete sebagian sudah dapat dipanen sehingga PAD meningkat,” kata Sukar. (sunu/ariel)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)