Ketua DPRD: Media Siber Perlu Tangkal Hoaks

IMG 20201128 WA0012

SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menghadiri Konferensi Wilayah (Konferwil) II Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jateng, Sabtu (28/11/2020). Dalam acara itu, Bambang mengatakan saat ini banyak informasi secara masif dengan mudah masuk ke dunia media sosial sehingga informasi palsu/ bohong (hoaks) pun dengan mudah pula menyebar. 

“Sekarang ini dengan jempol saja sebuah informasi yang belum tentu benar bisa begitu cepatnya disebarkan. Hanya dengan jempol bisa melanggar hukum, bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Untuk itu, ia berharap AMSI sebagai wadah media siber bisa ikut berperan menangkal penyebaran informasi hoaks ke masyarakat. Diharapkan pula, pemberitaan media siber dapat selalu mengutamakan fakta dan aktual sehingga kualitas berita tetap terjaga.

“Nah, media siber ini mempunyai peran besar untuk melawan berita-berita bohong. Wartawannya bekerja dengan sesuai kode etik jurnalistik. Saya berharap media siber di Jateng ikut berperan aktif dengan tetap menjaga kualitas dan berperan dalam kepentingan nasional,” harapnya.

Sementara, Ketua AMSI Jateng Suwarmin mengatakan anggota AMSI merupakan pers yang sudah berbadan hukum dan terverifikasi atau sedang dalam proses verifikasi Dewan Pers. AMSI kini sudah berada di 22 wilayah di Indonesia. 

“Masyarakat itu butuh media yang bertanggung jawab. AMSI mempunyai tanggung jawab menyajikan informasi yang bertanggung jawab di ruang publik. Ini momentum yang baik bagi anggota AMSI untuk berlari kencang, menjadi pers yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Di AMSI, yang kita bicarakan yakni critical thinking. Bukan sekadar kebaikan tapi juga kebenaran itulah yang kita lakukan di Cek Fakta untuk menangkal hoaks dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Datanya menyebutkan, dari hasil riset terbaru pada 2020 penetrasi pengguna internet Indonesia 73,7% atau sama dengan 196,7 juta. Sedangkan pertumbuhan pengguna 8,9% atau 25 juta dibanding tahun lalu.

“Penetrasi pengguna banyak dikuasai bukan hanya dari wilayah perkotaan. Ini menjadi suatu tantangan,” lanjut Sapto.

Dalam acara itu, hadir pula Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Saat memberikan sambutannya secara daring, ia berharap informasi yang disajikan anggota AMSI bisa bermanfaat bagi masyarakat. 

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembukaan Konferwil AMSI yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto. Konferwil II AMSI Jateng digelar di Hotel Pesona Semarang diikuti oleh 22 media siber di Jateng. Turut hadir Ketua Dewan Penasehat AMSI yang juga CEO Tirto.id Sapto Anggoro dan Ketua AMSI Jatim Arif Rahman.(tyo/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.