Ketua DPRD Ikuti Arahan Presiden

IMG

PIDATO PRESIDEN. Bambang Kusriyanto bersama Ganjar Pranowo dan Taj Yasin serta dihadiri pejabat Forkompinda mengikuti arahan pidato Presiden Jokowi di Ruang Rapat Gubernur, Senin (17/5/2021). (foto george raynaldi)

GUBERNURAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menghadiri acara ‘Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021’ di Istana Negara secara virtual di Ruang Rapat Gubernur, Senin (17/5/2021). Acara itu diawali laporan Mendagri Tito Karnavian.

Dalam laporannya, Tito menginformasikan mengenai dampak pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia sejak 2020 hingga sekarang. Dikatakan, dalam penanganannya, setiap kepala daerah harus mampu menghadapi pandemi tersebut untuk tetap menyelamatkan masyarakat.

“Hingga saat ini, (diakui) dunia belum dapat membendung lonjakan penyebaran Covid-19. Disisi lain, pada 3 bulan terakhir Indonesia mampu menekan dengan kegiatan PSBB dan PPKM Skala Mikro. Untuk itu, setiap minggu digelar rakor mulai pusat hingga daerah. Ada 4 indikator dalam penanganan Covid-19 oleh kepala daerah, salah satunya angka recovery harus naik,” kata mendagri.

Ia juga mengatakan momentum hari raya harus disikapi serius oleh setiap kepala daerah dengan berkaca dari negara India. “Untuk itu, kami memohon arahan dari Bapak Presiden guna menjalankan kebijakan,” tutupnya.

Usai laporan mendagri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memberikan pidato pengarahannya. Dalam pembukaan pidato, presiden mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi umat muslim dan selamat memperingati hari kenaikan Isa Almasih bagi umat nasrani.

Kemudian, ia memaparkan mengenai kondisi mudik lebaran yang mendapat perhatian khusus. Disebutkannya, ada 1,5 juta orang mudik selama 6 hingga 17 Mei. 

“Awal dulu saya sampaikan ada 33 persen (yang mudik). Kemudian, saya larang sehingga turun jadi 17 persen dan terus turun saat ada penyekatan sekitar 1,1 persen. Meski begitu, saya melihat masih banyak yang datang ke tempat wisata. Diharapkan, kasus aktif bisa turun lagi dimana pada Februari sebagai puncaknya jumlah kasus sebanyak 176 ribu tapi kini turun menjadi 90-an ribu. Ini yang terus kita tekan sehingga membutuhkan konsistensi. Hati-hati karena gelombang kedua dan ketiga sangat berbahaya, seperti halnya di negara-negara tetangga kita yang lockdown hingga Juni,” paparnya.

Disebutkannya, di Pulau Sumatera dan pulau lainnya mulai ada kenaikan kasus Covid-19. Tercatat, ada 15 provinsi yang kasusnya mengalami peningkatan. 

“Ini perkembangan kasus mingguan di Pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumut, Sumbar, Babel, Jambi, Sumsel, dan Lampung. Disana, kasusnya tinggi tapi ada penurunan. Yang trennya turun cuma Bengkulu sehingga dapat cap ‘hijau’ tapi bukan zona hijau,” terangnya.

Soal keterisian tempat tidur di rumah sakit sekarang 29% secara nasional. Mengenai keterisian hotel juga mendapat sorotan seperti di Provinsi Kepri yang tingkat okupansi hotelnya naik sehingga secara ekonomi baik tapi tetap harus dikendalikan.

“Saya berharap gubernur bisa memahami angka ini,” tegasnya.

Selain soal kasus Covid-19, presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2020 yakni 2,97%. Kemudian di kuartal kedua, turun menjadi minus 5%. Untuk kuartal pertama 2021, masih minus 0,74%, sedangkan target kuartal kedua sekitar diatas 7%.

“Seluruh gubernur, bupati, dan walikota memiliki tanggungjawab yang sama dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya meyakini target itu bisa tercapai. Yang penting, tetap harus hati-hati sehingga penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi bisa sejalan seiring,” harap presiden.

Usai mendengarkan arahan presiden, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku siap menjalankan kebijakan pemerintah tersebut. “Kami tetap siaga, termasuk di rumah sakit. Kami juga menghitung tempat-tempat wisata. Tercatat, ada 7 kabupaten yang ditutup tempat wisatanya,” kata gubernur kepada sejumlah wartawan.

Sebagai informasi, acara ‘Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021’ secara virtual yang dipimpin Ganjar Pranowo bersama Wagub Taj Yasin dan Sekda Prasetyo Aribowo itu dihadiri pula pejabat Forkompinda. Diantaranya Kapolda Jateng, Pangdam IV/Diponegoro, dan Kajati Jateng. Selain itu, sejumlah pejabat di lingkungan pemprov juga tampak konsen mengikuti pidato presiden tersebut. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).