Ketua DPRD Apresiasi Pamsimas Desa Bedono

IMG 20200922 WA0056

RESMIKAN PAMSIMAS. Bambang Kribo saat disambut Warga Dusun Krajan Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, Selasa (22/9/2020), dalam rangka peresmian Pamsimas III – HID Desa Bedono 2020. (foto ariel noviandri)

UNGARAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto terus memantau percepatan pembangunan ke pelosok desa di Kabupaten Semarang. Kali ini, dirinya menyoroti proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Dusun Krajan Desa Bedono yang sekarang sudah berdiri.

Setibanya di lokasi proyek Pamsimas, Selasa (22/9/2020), ia bersama Wabup Semarang Ngesti Nugroho disambut pihak Kecamatan Jambu, Pemdes Bedono, dan warga desa setempat. Dalam sambutan awal, Heribertus Arjun Supriyadi selaku Ketua Pamsimas III Hibah Insentif Desa (HID) Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang melaporkan bahwa saat ini sudah ada 230 kepala keluarga (KK) dari 500-an KK di Desa Bedono yang dapat menikmati Pamsimas.

“Kami sangat senang karena sekarang Dusun Krajan Desa Bedono ada program Pamsimas. Soalnya, jarak dari mata air 1.500 meter dan selama ini kerap mengalami bencana kekeringan. Diharapkan, ke depan semua warga desa disini bisa menikmati air bersih,” kata Arjun.

Kepala Desa Bedono Slamet Hidayanta juga mengaku bencana kekeringan tersebut sering melanda wilayah pedesaan. Ia juga berharap, dengan adanya Pamsimas itu, maka dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kesehatan masyarakat.

“Dengan menggunakan air bersih, maka masyarakat diharapkan dapat selalu menjaga kesehatannya. Tidak lupa juga, kami selalu mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan sehingga bisa terhindar pula dari Covid-19,” harap Slamet.

Mendengar hal itu, Wabup Semarang Ngesti Nugraha berharap, dengan telah berdirinya Pamsimas di Dusun Krajan Desa Bedono, masyarakat dapat memelihara dan merawat yang sudah terbangun itu sehingga bisa dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat. “Air bersih adalah sumber kehidupan. Jika tidak ada air bersih, maka kesulitan akan timbul di masyarakat. Untuk itu, diharapkan sama-sama menjaganya agar bermanfaat,” kata wabup.

Sementara, Bambang Kribo, sapaan akrab Ketua DPRD, mengaku sangat apresiatif dengan telah terbangunnya Pamsimas bagi Warga Dusun Krajan itu. Ia tetap berupaya untuk membantu kebutuhan desa sehingga pembangunannya terus bertumbuh.

Ketua DPRD Apresiasi Pamsimas Desa Bedono

“Itulah tugas DPRD. Karena, DPRD memang harus memperhatikan lingkungan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” tegas Mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang dari Fraksi PDI Perjuangan itu, sembari berkomitmen untuk mendorong pemerintah mempercepat pembangunan desa pada 2020 yang belum tuntas. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.