Keberlanjutan Siaran TV Lokal Patut Diperhatikan

1670994935552

KUNJUNGAN KERJA: Komisi A berkunjung ke Stasiun Jogja TV guna melihat kesiapan televisi lokal dalam penerapan ASO.(foto: teguh prasetyo)

YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng berkunjung ke Jogja TV, Rabu (14/12/2022). Ketua Komisi A Mohammad Soleh menyampaikan kunjungan dilakukan guna bertukar pikiran berkaitan dengan penerapan migrasi siaran TV analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) dan penyusunan Raperda Penyiaran di Jawa Tengah. Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui kesiapan televisi lokal dalam menyikapi ASO tersebut. 

“Karena tentu dengan adanya ASO ini, memunculkan dinamika di masyarakat. Serta kesiapan televisi lokal ini terkait dengan adanya ASO ini. Karena pasti ada perubahan pola teknologi dan terkait dengan kehidupan TV lokal di masa mendatang,” ungkap anggota Fraksi Golkar DPRD Jateng tersebut.

Soleh menambahan, dari pertemuan tersebut ada beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya pertama adalah sewa multiplexer (MUX) yang mungkin perlu ada stabilisasi harga. Sehingga televisi lokal tidak perlu khawatir mengenai monopoli harga oleh penyedia. Kedua, adalah perlu adanya kerja sama dengan pemerintah sehingga bisa menopang keberlanjutan TV lokal.

“Selanjutnya memang secara kualitas denga adanya ASO ini kualitas siaran menjadi bagus, tetapi tentu kualitas harus ditopang oleh teknologi yang tinggi juga,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Utama Jogja TV Satriya Dewi menyampaian ASO membuka peluang pengembangan siaran. Dulu pihaknya masih memikirkan investasi bisnis di alat pemancar, namun sekarang tidak lagi hanya tinggal memikirkan sewa. 

“Cuma memang biaya sewa tahun ini segini, tahun depan dengan teknologi yang berkembang kan berpeluang naik,” jelasnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini yang berubah baru teknis saja, sedangkan dari segi bisnis belum terlihat. Mengingat baru berjalan dua bulan, mengenai peluang bisnis pihaknya masih memantau. karena kemampuan televisi lokal berbeda.

“Memang peluang bisnis semakin terbuka, tv lokal dan nasional bisa berdampingan. Cuma sewa mux jangan sampai dimonopoli pemilik. Harga MUX perlu diamankan, sehingga TV lokal bisa terus melanjutkan siaran,” jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi A DPRD Jateng Tri Mulyantoro menyampaikan, dengan adanya ASO tersebut perlu ada dukungan dari pemerintah agar TV lokal bisa bertahan. Dia mencontohkan di dapilnya ada Latif TV, dengan biaya sewa MUX per bulan Rp 20-30 juta sementara kemampuan di lapangan hanya Rp 5-10 juta. 

“Kalau tidak ada pembelaan pemerintah daerah akan berat. Tidak bisa bersaing ke depan dengan televisi jaringan yang sudah besar. Kalau tidak bisa bersaing bisa tamat nantinya,” jelasnya.(teguh/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.