CENDERA MATA. Ketua Komisi C Asfirla Harisanto bersama Kepala Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reny Yusnely, Rabu (17/7/2019). (Foto: Sunu AP)
TANJUNG PINANG – Komisi C DPRD Jateng melaksanakan studi banding tentang pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (17/7/2019).
Provinsi kepulauan itu dipilih karena memiliki banyak pelabuhan, sejalan dengan Pemprov Jateng yang memiliki 11 pelabuhan perikanan dan sedang gencar melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut.
Ketua Komisi C Asfirla Harisanto yang karib disapa Bogi itu menjelaskan secara panjang lebar, Provinsi Kepri dipilih karena keunikannya. Wilayah tersebut yang didominasi kawasan laut atau sekitar 246 ribu km2 (wilayah daratan hanya 5 ribu km2).
“Juga satu-satunya provinsi yang karena karakteristik demografinya mengimpor hampir seluruh kebutuhan pangannya karena tidak memproduksi sendiri,” ujar politikus PDI Perjuangan itu di depan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reny Yusnely beserta jajarannya.
Turut hadir mendampingi Komisi C, Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Bangun Tintriyanti, Komisaris PD Citra Mandiri Jateng (CMJT) Bona Ventura dan Direktur Umum & Keuangan M. Agung Suryatmaja serta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Senada, anggota Komisi C Ahmad Ridwan menambahkan, Jateng juga sangat ingin menjadi pemasok bahan pangan ke Kepri, juga membantu masyarakat Kepri agar semakin mencintai produk dalam negeri dan tidak tergantung dengan impor.
“Kami dengar ada bawang India atau lombok thailand, padahal kita ini agaris lho,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Menguatkan hal itu, Komisaris CMJT Bona Ventura menambahkan, pihaknya juga ingin membahas detail kerja sama tersebut.
“Apalah dengan Pemprov Kepri, BUMD Kepri atau dengan Pemkot dan BUMD Kab/Kota,” ujarnya.
Menanggapi tamunya, Kepala BP2RD Kepri Reny Yusnely mengatakan, struktur pendapatan Provinsi Kepri sebagai provinsi yang baru (2002) masih didominasi dana perimbangan (62%). Sementara PAD dan Lain-lain Pendapatan masing-masing hanya menyumbang 33,6% dan 4,5%. “Total pajak daerah tahun lalu hanya Rp 1,1 triliun,” katanya.
Lebih lanjut Reny menjelaskan, guna optimalisasi pendapatan pihaknya pernah menarget PAD dari sektor pelabuhan Rp 60 miliar, namun belum dapat direalisasi.
“Kami punya banyak pelabuhan, ada beberapa pelabuhan samudera juga. Tapi itu dikuasai oleh PT Pelindo, yang lain-lain oleh Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam, tidak ada kontribusi dari mereka,” katanya.
Dia justru tertarik dan ingin mendorong terjadinya kerjasama antar BUMD dalam pengadaan bahan pangan. Hanya saja, hal itu tidak dapat dilakukan dengan Pemprov Kepri, melainkan harus antar BUMD.
“Saya sarankan dengan BUMD Kota Batam dan Tanjung Pinang, nanti kami bantu hubungkan,” tuturnya.(sunu/priyanto)
