Inilah Susunan Keanggotaan Komisi E

Tanggal -
IMG

PIMPIN RAPAT : Ketua Komisi E Abdul Hamid memimpin rapat internal komisi.(Foto: Teguh Prasetyo)

Sekretaris Komisi E Hj Sri Ruwiyati SE MM.(foto teguh p)

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng telah menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD). Keanggotaan Komisi A, B, C, D, dan E telah terbentuk mulai dari pimpinan sampai anggota. Berikut susunannya :

Komisi E

KETUA : ABDUL HAMID, SPdI
WAKIL KETUA : H ABDUL AZIZ, SAg, MSi
SEKRETARIS : Hj SRI RUWIYATI, SE, MM

H ENDRO DWI CAHYONO, ST
H SARWONO, SE
Ir H. JOKO PURNOMO, MH
SUMARSONO, SSos
Hj ENDRIANINGSIH YUNITA H, SP
dr MESSY WIDIASTUTI, MARS
H AHMAD RIDWAN, SE, MM
H MUH ZEN, SAg, MSi
Hj TAZKIYATUL MUTHMAINNAH, SKM
AKHMAD FADLUN SY
YUDI INDRAS WIENDARTO, SE
dr H UMAR UTOYO
SIDI SS, MSi
H MAWAHIB
SYAMSUL BAHRI, SE
JASIMAN
Hj IDA NURUL FARIDA, MPd
INNA HADIANALA, SE
Drs H AMIN MAKHSUN
JOKO HARIYANTO, SE, MSi

Dilihat: 179

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).