Ikon Kota Batik, Pasar Sentono Tetap Eksis 

IMG

SOAL BATIK. Komisi B DPRD Provinsi Jateng memantau perkembangan sentra batik di Pasar Sentono Kota Pekalongan, Senin (8/12/2025). (foto mentari)

PEKALONGAN – Komisi B DPRD Provinsi Jateng menyoroti eksistensi Pasar Sentono sebagai sentra batik Kota Pekalongan dalam penjualan batik, Senin (8/12/2025). Di pasar itu, Komisi B ingin menyerap aspirasi para penjual batik.

​Rombongan Komisi B yang dipimpin Ketua Komisi, Sri Hartini, disambut oleh Ketua Ikatan Paguyuban Pasar Sentono Khaerudin Achmad beserta jajaran pengurus lainnya. Khaerudin Achmad mengungkapkan rasa syukur atas keberkahan yang dirasakan para pedagang batik di Sentono. Ia bahkan menyebut bahwa banyak pedagang di pasar tersebut yang sudah mampu menunaikan ibadah umrah dan haji.

“Dari adanya Sentono ini, menjadi suatu teladan yang bermanfaat untuk semua pihak,” tambahnya.

​Ia juga menceritakan sejarah berdirinya pusat batik ini. Berawal dari inisiatif sejumlah pedagang dan pejabat pemerintah, pabrik batik didirikan pada tahun 1950-an dan bahkan pernah dikunjungi Presiden pada 1953. Pasar ini mulanya hanya beroperasi dengan 10 kios dan terus bertambah seiring waktu.

​Namun, Sentono pernah mengalami dinamika saat proses relokasi. Pada 2013, aset pabrik yang sempat pailit dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten untuk dibangun menjadi IBC (Pekalongan International Batik Center). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan meresmikan IBC pada tahun yang sama.

​“IBC berjalan tiga tahun dan mengalami penurunan dan para pedagang kembali ke pasar semula yaitu Sentono,” jelas Khaerudin. 

Ia juga menambahkan Pasar Sentono sempat terpuruk dan tidak bisa bergerak selama pandemi Covid-19 pada 2019. ​Kini, dengan semakin eksisnya kembali Pasar Sentono, diharapkan adanya kontribusi dari pemerintah untuk membantu penataan agar pasar menjadi rapi. 

Pihaknya juga menyampaikan bahwa setiap pendapatan dari nilai sewa kios dikenakan pajak sebesar 10%. ​Ia berharap adanya dukungan agar eksistensi sentra ini di Kota Pekalongan semakin maju, termasuk upaya relokasi yang terencana untuk pemasaran batik.

​Menanggapi hal itu, Sri Hartini menyatakan kekagumannya terhadap geliat perekonomian di Pekalongan. Ia menyoroti bahwa tujuan belanja di Pekalongan tidak hanya sebatas transaksi tapi juga sebagai kegiatan wisata.

“Yang kami heran, pusatnya batik di Pekalongan, di Jakarta barusan beli dan menamakan Batik Pekalongan. Kalau di Pekalongan mereka tidak mengaku,” tuturnya.

​Ia memberikan apresiasi tinggi atas eksistensi koperasi dan para pengurus yang selama bertahun-tahun tetap menjaga pasar tetap hidup. ​Komisi B menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan sentra batik tersebut. (diana/priyanto)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.