Identifikasi Daerah Rawan Bencana Sangat Penting

1 akirman1

JADI NARASUMBER : Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menjadi narasumber dalama cara yang digelar BPBD Jateng.(foto: dewi sekarsari)

PEKALONGAN – Risiko dari bencana alam harus diminimalkan. Masyarakat pun harus tanggap dengan potensi bencana alam yang ada di sekitarnya. Hal tersebut ditekankan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman saat menjadi narasumber dalam acara kegiatan pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana 2020 bertema “Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Jawa Tengah”, di Hotel Horison Pekalongan, Selasa(1/12/20).

Dijelaskannya dari peta potensi bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, rob semua tersebar di wilayah Jateng. Di Pekalongan saja, rob dan banjir sudah menjadi langganan warga terutama di daerah pesisir. Sebaliknya di wilayah selatan, ancaman tanah longsor selalu ada.

Dengan potensi kebencanaan itulah, masyarakat bersama pemerintah harus bisa tanggap. Bahkan untuk mengurangi rob dan banjir, sekarang ini untuk wilayah Kota/Kabupaten Pekalongan sudah ada tanggul sepanjang 7,2 kilometer dengan menggunakan sistem polder.

Pemerintah, lanjut dia, selama ini sudah mengupayakan untuk mengurangi risiko bencana. Tentunya DPRD Jateng mendukung apa yang dilakukan Pemprov Jateng dalam mengatasi dan mengurangi bencana yang terjadi.

Menyinggung soal pandemi Covid-19, Sukirman tak bosan-bosan mengingatkan untuk penerapan protokol kesehatan. Program Jogo Tonggo yang digaungkan Gubernur Ganjar Pranowo pun juga wajib diterapkan di semua daerah.

“Langsung saja melihat orang terdekat yang tak memakai masker untuk segera diingatkan. Itu salah satu upaya kecil mencegah penyebaran pandemi.” tegas Sukirman.

Senada, Kabid Penanganan Darurat BPBD Jateng Diki Ruli Perkasa menjelaskan bahwa selaku masyarakat cara menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing dan mengurangi risiko bencana salah satunya dengan cara meningkatkan kepekaan dalam bencana. Memang perlu proses dalam pengurangan risiko bencana.

“Teorinya sama kita kenali bahayanya dan kurangi risikonya. Macam-macam caranya disesuaikan dengan apa yg kita hadapi,” ucapnya.

Seperti bencana yang sedang marak saat ini Covid-19, bagaimana peran aktif masyarakat bisa mengurangi risiko pandemi ini menuju masyarakat tangguh bencana, masyarakat bila ada bencana mandiri mengatasinya.
“Covid-19 ini harus kita lawan salah satunya dengan cara tidak menyepelekkan,” tegasnya.(dewi/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.