Gerakan Imunisasi Polio di Wonogiri Libatkan Semua Pihak

PIMPIN ROMBONGAN : Komisi E bersama Dinas Kesehatan Wonogori berbicara perihal pelaksanaan Sub PIN polio.(foto: ganang faisol)

WONOGIRI – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah tengah memantau perkembangan dari pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio 2024. Pada Rabu (13/3/2024), Wonogiri menjadi daerah pemantauan mengingat daerah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Angggota Komisi E Ahmad Ridwan menyampaikan, adanya temuan kasus polio di Kecamatan Manisrenggo, Klaten, tentu telah menjadikan antisipasi untuk daerah-daerah sekitar terutama di wilayah Solo raya. Terlebih dengan adanya Sub PIN polio tentunya perlu didorong pencapaian penanganan polio yang lebih massif.

“Sejauh mana pencapaian dari Sub PIN Polio ini di Wonogiri. Untuk bisa 100 persen diperlukan pelibatan semua pihak, termasuk PKK yang ada di masing-masing RT,” kata dia saat berada di Dinas Kesehatan Wonogiri.  

Sekretaris Dinas Kesehatan Teguh Santoso meyampaikan, Gerakan nasional untuk penanganan polio itu menyasar anak usia 0 -7 tahun, imunisasi dilaksanakan dua kali putaran dengan jarak putaran 1 dengan putaran 2 minimal 1 bulan. Pelaksanaan Sub PIN dimulai pada putaran pertama tanggal 15 Januari 2024, selama 1 minggu ditambah 5 hari untuk sweeping dan putaran ke dua tanggal 19 Februari 2024 ditambah lima hari sweeping jenis vaksin nOPV2 (novel oral polio vaksin tipe 2) diberikan secara oral sebanyak dua tetes. Dalam vial untuk 50 dosis. Jelas Teguh.

Kepada Dinas Kesehatan, Ahmad Ridwan juga menyinggung pihak-pihak yang tidak mendukung Gerakan imunisasi tersebut. Termasuk berapa pencapaian imunisasi di Wonogiri

Teguh kemudian menerangkan, jumlah anak yang menerima vaksinasi polio sejumlah 82.247 anak yang wajib menerima tambahan vaksin polio oral atau tetes. Putaran pertama diberikan serentak pada Senin, 15 Januari 2024) dan putaran kedua pada Senin, 19 Februari 2024. Terkait penolakan, tidak dipungkiri penerapan program tersebut selalu ada. Pemerintah bersifat tidak memaksa dan hanya memberikan pemahaman supaya kasus polio tidak menyebar.

Sumarsono, selaku ketua rombongan Komisi E mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan Wonogiri. Mengenai penolakan imunisasi dibutuhkan kerja sama antara Dinas Kesehatan bersama masyarakat untuk melakukan sosialisasi.
Untuk memaksimalkan harus ada monitoring di seluruh desa desa. Dengan demikian jika ada laporan terkait gejala kasus polio maka sedini mungkin bisa diatasi.(ganang/priyanto)