FUIS Sampaikan Aspirasi Ke DPRD

IMG 20200710

SAMPAIKAN ASPIRASI. Puluhan massa yang mengatasnamakan FUIS mendatangi Gedung Berlian, Jumat (10/7/2020), untuk menyampaikan penolakan terhadap RUU HIP. (foto ervan ramayudha)

GEDUNG BERLIAN – Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Semarang (FUIS) mendatangi Gedung Berlian guna melakukan audiensi terhadap DPRD Provinsi Jateng. Dalam audiensi yang diterima Anggota DPRD H. Romli Mubarok dan Abdul Hamid, mereka menyatakan dukungannya terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Wahyu Kurniawan selaku Ketua FUIS meminta DPRD untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI sebagai pihak yang berkompeten. Sedangkan, Aditya mengatakan tidak ingin Pancasila diubah.

“Kami tidak ingin Pancasila diubah. Keputusan memang ada di atas tapi, sebagai masyarakat Jateng, kami punya hak menyampaikan pendapat melalui wakil kami disini. Kemudian, Dewan yang terhormat mendengar aspirasi ini untuk nantinya bisa tersampaikan ke DPR RI,” harap Aditya, Jumat (10/7/2020).

Beberapa perwakilan dari mereka juga menyatakan pendapat serupa. “Pada intinya sama, kami ingin RUU HIP tidak lagi ditunda tapi dibatalkan” kata Hayu, satu-satunya perempuan yang berada diantara mereka.

Menanggapi para pengunjuk rasa itu, Romli menyampaikan terima kasihnya atas kedatangan Forum Umat Islam Semarang, “Semua karena memang tugas dan tanggung jawab kami menerima aspirasi rakyat. Prinsipnya, yang berhak menetapkan UU adalah DPR RI dan pemerintah. Tetapi, kami yang ada di provinsi akan kami terima sebagai aspirasi masyarakat Jateng. Kami akan menyampaikan apa yang disampaikan panjenengan semua kepada yang punya kompetensi. Karena, kami hanya bisa membuat perda, bukan Undang Undang,” kata Anggota Komisi A itu.

Abdul Hamid selaku ketua Komisi E juga menyakinkan bahwa apa yang diterima di DPRD Provinsi Jateng akan langsung diteruskan kepada DPR RI dan Presiden. “Kami akan teruskan asiprasi ke DPR RI dan Presiden” katanya. (evi/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.