FOCUS GROUP DISCUSSION : Manajemen BUMDES Perlu Diperbaiki

WhatsApp Image 2023 02 25 at 12.38.59 (3)

UNGARAN – Kiprah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan aset desa patut terus didorong. Dengan demikian perekonomian di desa bisa berputar sehingga bisa menjadi salah satu pilar penyokong perekonomian daerah. Pun pada pemanfaatan hasil usaha BUMDES bisa untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Penegasan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Semarang Hadi Wuryanto saat menjadi pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) DPRD Jateng : Optimalisasi BUMDES terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengan, di Aula Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Kamis (23/2/2022).

Dijelaskannya, sekarang ini banyak badan usaha desa telah berhasil mengelola kegiatan usahanya melalui kegiatan ekonomi produktif desa.

“BUMDES yang ada harus didorong terus, beri pendampingan termasuk mencarikan pasar. Dengan bisa mengelola badan usaha tersebut, saya yakin tidak ada lagi warga miskin atau desa tertinggal,” ucapnya.  

Ia pun lantas menguraikan, BUMDES harus punya strategi dalam memecahkan permasalahan sosial di desa. Pemerintah desa harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta pada potensi pemberdayaan mengonsolidasi produk lokal yang ada di desa.

Dari hasil pemantauannya selama ini, selama ini masih ada kekurangan pengembangan BUMDES. Beberapa permasalahan yang kerap dialami BUMDES yaitu terkait manajemen, adanya akses internet (e-commerce), dan kurangnya inovasi untuk pengembangan usaha. Bahkan ada pula beberapa badan usaha kesulitan pembangunan organisasi yang valid dan berkualitas, sehingga BUMDES belum mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan desa.

“Maka perlu membangun BUMDES yang kredibel dan mandiri agar dapat berkontribusi besar bagi pendapatan desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,”ucapnya.(anif/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.