FOCUS GROUP DISCUSSION: Dilema Nelayan Jateng Harus Dikesudahi

PEMBICARA UTAMA: Wakil Ketua DPRD Sukirman menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) : Strategi Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi pada Nelayan Penangkap Ikan di Jateng.(foto: sonidinata)

SEMARANG – Permasalahan nelayan sampai sekarang ini tak kunjung selesai. Kemiskinan masih mendera mereka, belum pada masalah pertataniagaan BBM khusus nelayan, harga jual ikan yang tak sebanding dengan daya tangkap.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyoroti masalah tersebut saat didaulat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) : Strategi Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi pada Nelayan Penangkap Ikan di Jateng, Senin (28/11/2022). Kegiatan itu diprakarsai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng di Grasia Hotel.

Dijabarkannya, secara kemaritiman dan kelautan negara Indonesia kaya akan hal itu. Namun demikian persoalannya, nasib nelayan tak kunjung membaik terutama nelayan tradisional. Di Jateng sendiri, jumlah nelayan sebanyak 158 ribu yang tersebar di pesisir utara dan selatan.

“Persoalan ekonomi tak kunjung selesai. Belum saat musim baratan. Mereka bertahan harus dengan istilah gali lubang tutup lubang. Utang sana-sini. Ini persoalan mendasar,” jelasnya.

Ia pun memetakan persoalan nelayan. Mulai dari kondisi cuaca dengan tidak ada panduan kapan harus melaut. Belum lagi pada jenis kapal yang kecil, sehingga saat musim baratan tidak berani melaut. Selain itu masalah bahan bakar minyak (BBM) yang acap kali sulit didapat. Masalah reklamasi yang terkadang mempersempit ruang nelayan mencari ikan. Masalah lain, soal penjualan ikan.

Sebagai pembicara utama (keynote speaker), Sukirman meminta supaya masalah BBM hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah. Harga BBM sering naik dua kali lipat sampai nelayan. Pemanfaatan teknologi menjadi PR bagi pemerintah supaya nelayan melek teknologi.

“Penguatan kapasitas nelayan menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah,” tandasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Fendiawan Tiskiantoro menyebutkan, Pemprov Jateng tak tinggal diam dalam memperhatikan nasib nelayan. Belum lagi dengan akan diberlakukannya penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan masih dinilai memberatkan nelayan.

Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan Undip Prof Aristi Dian Purnama Fitri, saat ini teknologi digital menjadi keharusan termasuk yang harus dikuasi nelayan. Banyak keunggulan dari pengembangan tekologi di bidang kelautan sekarang ini. Dengan begitu nelayan bisa mengembangkan diri dalam penguasaan teknologi. “Apakah kemudian pengembangan tekologi itu menjadi beban tersendiri bagi nelayan atau tidak. Pemerintah harus mempunyai program pengembangan kapasitas nelayan,” ucapnya.(cahyo/priyanto)