Eks Karesidenan Semarang Masih Jadi Barometer

5aae6a28e5f23196219259

BERI PAPARAN. Ahmadi memberikan paparan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbangwil se-eks Karesidenan Semarang di Kendal, Jumat (16/3/2018). (foto ervan ramayudha)

KENDAL – Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-eks karesidenan Semarang, Jumat (16/3/2018) dipusatkan di Kendal. Pejabat (Pj) Gubernur Heru Sudjatmoko bersama Wakil Ketua DPRD Ahmadi mengikuti kegiatan tersebut. Jajaran bupati / wali kota, OPD beserta jajarannya wajib hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan tersebut yang hasilnya akan dituangkan pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2019.

Ahmadi menegaskan, dalam pokok-pokok pikiran DPRD, seperti yang di sampaikan oleh Bupati Mirna Annisa mengenai angka kemiskinan di Kendal saat ini mencapai 11,1%. “Saya kira angka kemiskinan ini sudah mulai menunjukkan penurunan sedikit lebih baik di bandingkan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah yang mencapai 12,5 persen oleh karena itu Kendal yang penuh dengan potensi alamnya yang luar biasa dan dengan tingkat kesadaran Sumber Daya Manusianya yang harus lebih di tingkatkan lagi,” ucap dia.  

Pejabat (Pj) Gubernur Heru Sudjatmoko bersama Wakil Ketua DPRD Ahmadi .
(foto ervan ramayudha)

Dalam kesempatan itu pula, Heru Sujatmoko menyampaikan pokok pikiran Gubernur Jawa Tengah seperti Pemerintah Daerah harus bisa lebih memperhatikan pembangunan khususnya sarana dan prasarana fisik nanti dapat dijangkau kaum difabel, lansia, dan ibu hamil.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono menyampaikan kebijakan perencanaan pembangunan provinsi jawa tengah  untuk bupati / wali kota segera lakukan Forum OPD, Lintas OPD dan Musrenbang, segera melakukan perencanaan program, segera melakukan button up untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat,

“Partai politik diminta dapat memahami mekanisme perencanaan anggaran, kembangkan perdagangan, wisata dan investasi, optimalisasikan pemberdayaan aset daerah. Untuk mendorong pembangunan daerah, perlu lebi dioptimalkan pendapatan asli daerah dan optimalisasi BUMD.” (ervan/priyanto)

Info Lainnya

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.