DPRD Susun Rekomendasi Pertanggungjawaban APBD

IMG 20210618 WA0044

GELAR BIMTEK. Sukirman dan Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Prasetyo Aribowo saat mengikuti kegiatan bimtek di Provinsi DIY, Jumat (18/6/2021), membahas ‘Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.’ (foto soni dinata)

YOGYAKARTA – Guna merespon dampak pandemi Covid-19, DPRD mendorong Pemprov Jateng untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah pada 2021 dan fokus pada pemulihan ekonomi. Untuk itu, dalam kegiatan workshop/ bimbingan teknis (bimtek) mengenai ‘Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020’ di Provinsi DIY, Jumat (18/6/2021), merupakan kegiatan untuk menginventarisir rekomendasi DPRD kepada Gubernur atas laporan pertanggungjawaban APBD 2020.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat membuka workshop yang dihadiri seluruh Anggota Dewan. Turut hadir dalam kegiatan itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo.

“Kegiatan itu sebagai bahan awal dalam menyusun rekomendasi DPRD kepada gubernur,” kata Politikus PKB itu, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri dari Fraksi PKS.

“Sebelum kami buka, izinkan saya untuk mengingatkan kembali protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kedewananan. Itu merupakan ikhtiar kita dalam mencegah penyebaran Covid-19,” tambah Sukirman.

Usai dibuka, kegiatan workshop dilanjut dengan sejumlah pembahasan mengenai penganggaran. Bahkan, pada hari kedua (19/6/2021), pembahasan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok untuk lebih jauh membedah penganggaran secara terpadu.

Pada hari terakhir (20/6/2021), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono berkesempatan untuk memberikan sambutan penutupan kegiatan. Pada kesempatan itu, ia mengatakan bahwa kegiatan workshop tersebut mampu menguatkan informasi dan data yang bermanfaat dalam penyusunan pandangan fraksi dan rekomendasi kepada gubernur.

“Itu sebagai langkah dalam membuat rumusan pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 dalam rapat paripurna, yang rencananya dilaksanakan dalam rapat paripurna pada 25 Juni 2021,” kata Legislator Golkar itu, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko dari Fraksi Gerindra. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.