DPRD Riau Pelajari Persoalan Jalan di Jateng

IMG 20211221 WA0035

DISKUSI JALAN. Komisi IV DPRD Provinsi Riau berkunjung dan berdiskusi bersama Komisi D DPRD Provinsi Jateng di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Selasa (21/12/2021), membahas soal strategi pengawasan pembangunan jalan dan infrastruktur. (foto Alfariz Firdausya Bintang Permana)

GEDUNG BERLIAN – Komisi IV DPRD Provinsi Riau berdiskusi dengan Komisi D DPRD Provinsi Jateng membahas soal strategi pengawasan pembangunan jalan dan infrastruktur. Diskusi itu digelar di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Selasa (21/12/2021).

Dalam diskusi, Pimpinan Rombongan Dewan Nurzafri Tanjung menanyakan aturan lebar jalar yang ada di Jateng dan APBD untuk pengawasan pembangunan jalan. Pertanyaan itu dilontarkannya mengingat 2 tahun terakhir ini semua anggaran di refocusing untuk menangani pandemi Covid-19.

“Bagaimana menangani persoalan jalan, termasuk anggaran infrastruktur, mengingat kita semua merasakan efek dari pandemi ini,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Moch. Ichwan mengatakan Jateng saat ini akan memberlakukan perda untuk jalan utama minimal 7 meter. Soal ABPD di Bina Marga, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami refocusing tapi tetap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“Dalam RPJMD bahwa Jateng (semangatnya) tanpa jalan berlubang, maka bersama-sama Bina Marga benar-benar mengamankan hal tersebut,” kata Ichwan.

Untuk penanganan jalan provinsi yang rusak, dilakukan berdasarkan laporan. Bina Marga memantau melalui Pokmas Balai yang dibentuk oleh Binamarga. 

“Saat ini, ada 9 Balai yang tersebar di Jateng,” ucapnya. (soni/ariel)

Info Lainnya

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.