DPRD & Pemprov Sambut Aksi Tertib Mahasiswa PMII

Tanggal -
20220906220320 IMG

AKSI MAHASISWA. DPRD bersama Pemprov Jateng saat menyambut aksi mahasiswa PMII di depan gerbang Kantor Gubernur, Selasa (6/9/2022). (foto setyo herlambang)

SEMARANG – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyuarakan aspirasi secara tertib, terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menggelar aksi secara tertib, kalangan dewan bersama perwakilan eksekutif menyapa langsung mahasiswa dengan menaiki mobil pengeras suara.

Mereka diantaranya Anggota Komisi E Joko Haryianto dan Komisi C Riyono didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno, menemui langsung para mahasiswa di depan halaman Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (6/9/2022).

Joko Hariyanto memberikan apresiasinya atas sikap kritis dan penyampaian aspirasi secara tertib dan lugas. Mengenai protes penolakan kenaikan harga BBM, aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke pusat.

“Kami sangat apresiasi dengan sifat kritis mahasiswa dalam mengutarakan pendapatnya, yang disampaikan secara tertib dan tetap menyampaikan poin secara terperinci. Terkait dengan kenaikan harga BBM, sudah menjadi ranah kewenangan pusat, namun kami tetap akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat,” kata Legislator Fraksi Demokrat itu.

Senada, Sumarno mengatakan aspirasi  yang disampaikan mahasiswa PMII akan diteruskan ke pusat. “Adanya aspirasi itu menjadi bentuk kritis masyarakat terutama mahasiswa terhadap semua program pembangunan pemerintah. Dengan penyampaian secara baik dan tertib, mendapatkan apresiasi secara luas dan kami terus menyampaikan kritis kebijakan kenaikan harga BBM ke pusat,” sekda.

Sementara, Koordinator Aksi PMII Moch. Soni Saifurridzal menilai aksi aspirasi penolakan kenaikan harga BBM tersebut perlu dilakukan. Karena, kenaikannya sangat berpengaruh ke semua sektor terutama harga barang kebutuhan pokok. 

“Kami menyuarakan pendapat, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, akan berimbas semua sektor, terutama harga bahan pokok akan terus melonjak sehingga masyarakat miskin akan sulit menjangkau. Maka, kami menyuarakan aksi agar kenaikan harga BBM bisa segera dihentikan,” tegas Soni. (setyo/ariel)

Dilihat: 38

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)