DPRD Kota Bandung Tertarik Aplikasi Sipelawan

IMG 20230522 WA0007

KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam kunjungan kerja ditemui Ayu Utaminingtyas (kanan) dari Bagian Humas Setwan Jateng.(foto: ganang faisol)

SEMARANG – Jajaran Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bandung melaksanakan studi banding perihal pengembangan aplikasi yang sudah dilakukan Setwan DPRD Jateng. Pada Senin (22/5/2023), jajaran Bagian Persidangan Setwan Kota Bandung berkunjung ke Gedung Berlian. Pada kesempatan itu Dyah Midawati dari Bagian Persidangan bertemu dengan Pejabat Fungsional Bagian Humas Setwan Jateng Ayu Utaminingtyas.

Dyah mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sistem aplikasi aspirasi DPRD yang sudah dikembangkan di DPRD Jateng. Dengan kunjungan itu diharapkan dapat

menambah informasi terkait sistem aplikasi aspirasi sistem elektronik Pimpinan dan Anggota DPRD. Setwan Kota Bandung ingin mengembangkan aplikasi itu untuk menjawab tantangan perkembangan zaman dengan mengedepankan digitalisasi informasi.

“Harapan kami dengan meniru aplikasi milik DPRD Jateng, kami ingin menerapkannya di Kota Bandung. Era sekarang ini dtuntut cepat, transparan, dan secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Menjawab hal itu, Ayu Utaminingtyas menjelaskan, sistem aplikasi aspirasi di DPRD Jateng itu masuk ke dalam aplikasi Sipelawan (Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan). Dalam aplikasi tersebut ada E Wadul Dewan yang berfungsi untuk menerima laporan kejadian dari masyarakat di salurkan kepada dewan.

Sistem aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Ke depan akan berafiliasi dengan sistem laporgub milik Pemprov Jateng. Dalam sistem laporgub yang sudah bekerja sama dengan tiap-tiap SKPD/OPD terkait laporan permasalahan, nantinya laporan yang merupakan aspirasi masyarakat akan dimasukkan ke dalam aplikasi.

“Kenapa diberi nama wadul, mengambil frasa bahasa Jawa yang artinya melapor. Ada nilai lokal kejawaan. Masyarakat bisa melapor apa saja yang terkait pelayanan maupun infrastruktur,” ucapnya. (ganang/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.