Diskusi soal Tata Kelola Rumah Sakit Mata

IMG 20260414 WA0119

TATA KELOLA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran RSMN Provinsi Jatim di Kota Surabaya, Selasa (14/4/2026), membahas soal tata kelola manajemen rumah sakit. (foto ashar alhadi)

SURABAYA — Guna mempelajari penetapan retribusi, tata kelola layanan, dan pengelolaan rumah sakit spesialis, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Provinsi Jatim di Kota Surabaya, Selasa (14/4/2026).

Diskusi itu dimaksudkan sebagai bahan penyusunan kebijakan di Jateng. Seperti disampaikan Ketua Komisi C, Bambang Haryanto Baharuddin, kepada Kepala Bagian Tata Usaha RSMM Provinsi Jatim Wahyutie Erie Prastiwi.

Dalam pertemuan itu, Komisi C menggali berbagai praktik pengelolaan layanan kesehatan mata yang dinilai dapat menjadi referensi bagi pengembangan rumah sakit mata di Jawa Tengah. Bambang Haryanto Baharuddin menilai pengalaman RSMM dapat menjadi rujukan penting.

“Penetapan retribusi dan tata kelola layanan disini bisa menjadi masukan dalam penyusunan perda di Jateng, Apalagi, kami juga memiliki rencana pengembangan rumah sakit mata baru,” ujarnya.

Wahyutie Erie Prastiwi menjelaskan RSMM awalnya merupakan Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang kemudian bertransformasi menjadi rumah sakit khusus mata milik Pemerintah Provinsi Jatim. Rumah sakit itu berfungsi menjembatani pelayanan kesehatan dasar hingga spesialistik mata, sekaligus menekan angka kebutaan, terutama akibat katarak.

“RSMM menjadi satu-satunya rumah sakit mata milik provinsi di Jatim dengan standar nasional dan kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan menuju taraf internasional,” jelasnya.

Dalam hal inovasi, RSMM juga memberikan keringanan biaya layanan melalui program tertentu seperti diskon pada momentum khusus yang diajukan kepada pemerintah provinsi. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk asuransi, terus diperluas guna meningkatkan akses layanan masyarakat.

Sementara, Direktur Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam, Wahyu Handoyo, yang turut dalam diskusi tersebut menilai sejumlah inovasi, seperti skema pembiayaan dan kerja sama layanan dapat diadopsi di Jateng. “Kami melihat banyak hal yang bisa kami terapkan, mulai dari kerja sama layanan hingga inovasi pembiayaan untuk meningkatkan pelayanan,” ungkap Wahyu.

Soal penyesuaian tarif retribusi dan komposisi pendapatan rumah sakit antara pasien BPJS dan umum, Pihak RSMM bersama Bapenda Provinsi Jatim menyampaikan bahwa penyesuaiannya telah dilakukan beberapa kali dan saat ini masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Ke depan, RSMM juga berencana mengembangkan layanan baru di luar spesialis mata seperti layanan pencernaan dan bedah, menyesuaikan kebutuhan serta kapasitas rumah sakit. (ashar/red.)

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.