Dipantau, Perkembangan Laboratorium Tanaman V&M Biotechnology

Screenshot 20210920 213120

LIHAT LAB. Komisi B DPRD Provinsi Jateng saat melihat laboratorium di V&M Biotechnology, Muntilan Kabupaten Magelang, Senin (20/9/2021). (foto diana sulistiana)

MUNTILAN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ternyata juga berpengaruh di sektor pembibitan tanaman. Seperti dialami V&M Biotechnology sebagai tempat pengembangan dan pembibitan Porang melaluI kultur jaringan.

Hal itu terungkap saat Komisi B DPRD Provinsi Jateng memantau perkembangan tempat pembibitan di Muntilan Kabupaten Magelang tersebut, Senin (20/9/2021). Disana, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto bersama rombongan dewan melihat dan mempelajari cara penyilangan dan pembibitan tanaman di V&M Biotechnology tersebut. 

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Marnyuni menanyakan kendala dihadapi V&M Biotechnology dan cara menyikapi selama kondisi pandemi ini. “Karena, di tengah pandemi pasti sangat berdampak di laboratorium,” kata Sri.

Menanggapi hal itu, Direktur V&M Biotechnology Pranowo Singgih Sandjojo menegaskan bahwa kendala yang dihadapi adalah kontaminasi jamur dan bakteri. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan waktu singkat. Masalah lainnya yakni adanya keterbatasan pendanaan untuk pengembangan laboratorium.

“Karena, ada beberapa alat yang dibutuhkan untuk scalling up di tanaman Porang maupun Anggrek dan tanaman hias lainnya,” kata Pranowo.

Ia juga menyampaikan di V&M Biotechnology mengadakan kursus/ pelatihan selama 3 hari untuk perorangan, kedinasan, dan kelompok tani (poktan), yang disesuaikan dengan permintaan peserta. Di laboratorium pun masih menggunakan media padat dengan agar powder sehingga produksinya masih kecil. Jika menggunakan alat TIS (Temporary Imersion System) produksinya bisa lebih dari 100 kali lipat dan sangat menguntungkan harga pokok penjualan (HPP) bisa rendah. 

“Dengan angan-angan, Jawa Tengah dapat menjadi eksportir di bidang florikultura dan hortikultura,” harapnya.

Dalam diskusi itu, Pranowo memperkenalkan beberapa muridnya yang sangat suka dan cinta dengan pertanian dan akan lulus pada 2022 mendatang. Anak-anak muridnya tersebut berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogya dan Institut Pertanian Yogyakarta yang berasal dari beberapa daerah seperti Kudus, Purworejo, Semarang, Magelang, Tegal, dan Jakarta.

“Di tengah pandemi ini, karena Laboratorium Kuljar (Kultur Jaringan) adalah long term, jadi nanti setelah pandemi berakhir disitulah hasil-hasil yang dikerjakan akan dikeluarkan. Pandemi ini kami fokus stay at home dan produktif sekali di laboratorium,” ujarnya. (diana/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.