DIALOG RADIO: Hadapi PPKM Level 3, Semua Pihak Harus Siap

Screenshot 20211204

BICARA COVID. DPRD Provinsi Jateng dalam Dialog Radio yang disiarkan Radio Swara Kenanga Universitas Muhammadiyah Purworejo FM bersama Dinkominfo Provinsi Jateng, Jum’at (3/12/2021). (foto lord erpan)

PURWOREJO –  Pemerintah kembali memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 jelang memasuki libur Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Sebagai langkah menekan penyebaran Covid-19 Varian Omicron yang dinilai lebih ganas, kalangan dewan tetap mengajak masyarakat mematuhi peraturan pemerintah. 

Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Radio yang disiarkan Radio Swara Kenanga Universitas Muhammadiyah Purworejo FM bersama Dinkominfo Provinsi Jateng, Jum’at (3/12/2021). Hadir sebagai narasumber, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Muhammad Ngainirrichadl, Sekretaris Komisi C Henry Wicaksono, dan Anggota Komisi B Imam Teguh. 

Membuka dialog, Muhammad Ngainirrichadl mengatakan PPKM Level 3 dibutuhkan karena memasuki musim liburan panjang Nataru untuk menghindari kerumunan. Terlebih, sekarang banyak masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan (prokes).

“PPKM Level 3 untuk menekan angka kenaikan covid adalah langkah tepat, karena pada saat lIbur Nataru dikhawatirkan akan adanya penumpukan massa. Belakangan, kasus covid di Indonesia cukup baik dan angkanya melandai setiap harinya, namun malah membuat masyarakat mulai secara pelan abai dengan prokes. Padahal, covid belum dinyatakan usai dan munculnya varian baru harus siap diwaspadai,” terang legislator PPP itu.

Sekretaris Komisi C, Henry Wicaksono, lebih menekankan pencegahan gelombang varian baru secara dini karena banyak informasi beredar Varian Omicron sudah ada kasus di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, seluruh satgas bersama jajaran terkait kembali mengingatkan masyarakat agar patuh prokes demi menjaga kesehatan bersama. 

“Belakangan, santer informasi munculnya Varian Covid Omicron yang berasal dari Afrika membuat banyak negara kalang kabut. Ini disebabkan variannya jauh lebih berbahaya dan sudah ada kasus di Asia Tenggara. Kami bersama Satgas Covid 19, saat meninjau dapil, kembali mengingatkan dan mengajak masyarakat kembali patuhi prokes. Memang tidak mudah tapi untuk mencegah penularan agar tidak kembali meluas sangat diperlukan,” kata politikus dari Fraksi PKB itu.

Sedangkan, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Imam Teguh lebih berfokus mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi secara masif, walaupun angka kasus Covid-19 mulai menurun di Jateng. Selain itu, untuk mencegah varian baru agar tidak merambah dan meluas, maka Program Jogo Tonggo harus kembali digalakkan bersama semua elemen masyarakat.

“Vaksinasi secara luas adalah cara paling tepat untuk mencegah Covid makin meluas dan terbukti herd immunity bisa terbentuk. Covid memang menurun tapi alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan lewat Program Jogo Tonggo saat PPKM Level 3 diberlakukan. Dengan harapan, kasus Covid Varian Omicron tidak meluas dan meledak sehingga masyarakat Jateng bisa tetap beraktivitas secara normal dan roda perekonomian bisa jalan,” tambah legislator asal Golkar itu. (setyo/ariel)

Info Lainnya

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.