JADI NARASUMBER : Anggota Komisi E Joko Hariyanto (kiri) bersama narasumber dari BKKBN menjadi narasumber dalam dialog parlemen di Studio Berlian TV, Gedung Berlian DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (2/6/2021).(foto: setyo herlambang)
GEDUNG BERLIAN – Program Keluarga Berencana (KB) belakangan ini kembali digalakkan di Jawa Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini dari hasil survei kependudukan, pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah meningkat pesat dengan jumlah 36,7 juta jiwa.
Masalah kependudukan tersebut menjadi perbincangan hangat dalam Dialog Parlemen dengan tema ‘Tekan Ledakan Penduduk, Tegak Keluarga Berencana’ dengan narasumber anggota Komisi E DPRD Jateng Joko Hariyanto dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng, drg Widwiono. Acara disiarkan secara live di Studio Berlian TV, Gedung Berlian DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (2/6/2021) .
Joko Hariyanto melihat bonus peningkatan jumlah demografi sebagai faktor permasalahan tersendiri yaitu masalah perekonomian bisa tersendat. Selain itu, dia juga menginginkan program KB yang dijalankan harus ada punishment secara tegas sebagai cara menekan laju penduduk.
“Peningkatan jumlah penduduk terlalu pesat bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, ini ada problematika serius jika tidak tertangani sampai tingkat bawah. Ini bisa menjadi masalah karena laju pertumbuhan ekonomi bisa terhambat apabila faktor SDM pesat tersebut tidak mempunyai kualitas mumpuni. Saatnya program KB dijalankan dengan penuh komitmen, bila ada yang tidak patuh harus ada punishment dalam bentuk apapun agar skema dua anak cukup bisa berjalan dengan sepenuhnya. Misal untuk anak ketiga yang lahir bisa dilakukan dengan penundaan pemberian akta lahir bila diperlukan,” ucapnya.
Senada, Widwiono lebih melihat sosialisasi penekanan jumlah penduduk lebih kepada ibu hamil, calon pengantin dan generasi Z yang saat ini jumlahnya sangat tinggi. Di sisi lain, peningkatan kualitas jumlah penduduk juga melihat faktor penekanan permasalahan stunting atau gizi buruk ibu dan anak, juga sosialisasi kelahiran bayi atau anak berkualitas.
“Peningkatan jumlah penduduk belakangan menjadi kendala bagi pemerintah, maka kami melakukan berbagai terobosan program khusus di tengah pandemi Covid-19. Berbagai program adalah sosialiasi bagi ibu hamil setelah persalinan bisa menggunakan produk kontrasepsi. Sedangkan bagi pasangan yang akan menikah kami tawarkan sosialisasi program kehamilan agar tertata dengan baik. Program yang saat ini tengah digencarkan adalah perbaikan gizi ibu dan anak agar terhindar dari stunting,” tambah dia.(tyo/priyanto)
