DIALOG PARLEMEN : Jangan Setengah-Setengah Bantu UMKM

WhatsApp Image 2024 11 23 at 18.35.43 (2)

JADI NARASUMBER : Anggota Komisi B Muhaimin menjadi narasumber dalam Dialog Parlemen disiarkan Radio CBS Magelang soal UMKM Naik Kelas.(foto: cahya ayu)

MAGELANG – Perkembangan UMKM akhir-akhir kurang begitu bergariah. Banyak faktor yang menjadikan pengembangan usaha kecil jalan di tempat. Masih banyak upaya dan peluang untuk menjadikan sektor UMKM naik kelas.

Hal itu mengemuka pada Dialog Parlemen yang disiarkan Radio CBS Magelang, kemarin. Sebagai narasumber anggota Komisi B Muhaimin menyatakan, sebenarnya UMKM menjadi salah satu elemen pendukung sekaligus pendongkrak perekonomian nasional. Pangsa pasarnya jelas termasuk konsumennya.

“UMKM itu menyumbang 60 persen dari total produk domestik rasional bruto (PDRB) di Jateng. Berarti produk UMKM diterima masyarakat. Permasalahannya, kenapa UMKM tidak bisa berkembang? Ini yang perlu kita telaah kembali. Kalau begitu kita jangan setengah-setengah mendorong kemajuan UMKM,” ucap politikus PKB itu.

Banyak persoalan yang menjadikan UMKM pengembangannya jalan di tempat. Salah satunya adalah permodalan. Peran pemerintah untu menyelesaikan persoalan ini harus ada. Menggandeng pihak ketiga, menjadi salah satu upaya supaya modal pengusaha UMKM bisa bertambah. Masalah standardisasi, pasar, perizinan, juga turut menjadi salah satu kendala.   

Agung Trijaya, narasumber dari tokoh masyarakat meminta keaktifan pemerintah penting dilakukan untuk mendorong supaya UMKM berkembang.

“Beri ruang yang lebih luas kepada UMKM dengan memperkuat branding, diversifikasi produk sehingga bisa selalu mengikuti trend pasar. Disamping ada proteksi pemerintah dari pemodal besar, biasanya menyerang kuat pelaku umkm sehingga perlu regulasi yangbkuat untuk mendukung UMKM,” jelasnya.

Supaya intervensi pemerintah tepat sasaran, lanjut Agung, maka pentingnya data yang akurat dan ter-update. Dengan demikian, pemetaan permasalah menjadi jelas dengan demikian intervensi pun lebih tepat.

“Di Magelang masih banyak permasalahan menyangkut pertumbuhan UMKM karena masih kalah dengan pemodal.

Sementara pemilik usaha jamu merek Deka, Dwi Kuntari mengaku meraskaan sekali dampak sekarang ini. Terlebih usaha yang digelutinya bergerak pada bidang herbal atau jamu. Pentingnya kehadiran pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha.

“UMKM yang kami buka itu sangat segmented yakni jamu. Butuh bantuan pemerintah seperti sertifikasi halal, kemasan maupun alat pengemas. Tanpa itu kami kesulitan pengembangannya,” jelasnya.

Bagi Dwi Kun, supaya UMKM naik kelas, bagi pengusaha dengan modal pas-pasan perlu intervensi pemerintah. Salah satu contohnya mencarikan pemodal atau memberi suntikan modal. Bagi yang belum punya pasar, tentu mencari jaringan sangatlah penting.(cahya/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.