Dialog Interaktif: Banjir, Riwayatmu Dulu

WhatsApp Image 2020 01 28 at 14.14.19

JADI NARASUMBER: Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menjadi narasumber dalam dialog interaktif radio, Selasa (28/1/2020).(Foto: Teguh Prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman tak bosan-bosan untuk kembali mengajak semua elemen memiliki kesadaran dalam hal pencegahan banjir.

Wakil Ketua DPRD H Sukirman

Berangkat dari daerah pemilihan (dapil) yang kerap menjadi langganan banjir dan rob yakni Kota Pekalongan, Sukirman merasakan betul kesengsaraan dalam menghadapi banjir. Karena itulah, ia terus meminta kepada pemerintah daerah, masyarakat dan semua elemen agar masalah banjir harus tertangani secara tuntas.

Masalah ini mengemuka dalam dialog interaktif radio dengan topik “Banjir, Riwayatmu Dulu”, yang disiarkan secara langsung dari lobi Lantai IV Gedung Berlian DPRD, Selasa (28/2/2020).

menjadi narasumber dalam dialog interaktif DPRD Jateng

Dia mengemukakan, sebenarnya banjir bisa terjadi di daerah mana pun. Banjir itu sendiri bisa datang secara tiba-tiba. Bagi daerah-daerah di pesisir utara Jawa, banjir jadi langganan karena daerah tersebut mengalami penurunan muka tanah. Ditambah lagi saluran-saluran yang mampat, aliran sungai yang tak normal, menambah biang permasalahan lingkungan.

“Karena akhir- akhir ini curah hujan di Jawa Tengah meningkat cukup tinggi, maka banyak daerah yang terkena banjir, diantaranya adalah Grobogan, Demak dan juga Pekalongan. Pemerintah provinsi Jawa Tengah harus mampu menjadikn Banjir di Pekalongan khususnya dan Jawa Tengah Pada umumnya menjadi sebuah ‘riwayat’, agar ke depannya banjir tak lagi terjadi dan biarkan menjadi sebuah riwayat saja,” ucapnya.

Sebenarnya masalah banjir ini mampu diprediksi dan bisa dicegah. Banjir yang terjadi adalah sebagian besar karena ulah manusia yang kurang menyadari pentingnya menjaga lingkungan, baik itu tidak membuang sampah sembarangan ataupun tidak dengan serakah menebang pohon di hutan dengan sembarangan.

Upaya –upaya Pemprov Jateng dalam pencegahan banjir yakni meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai dan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian Pemerintah mengimbangi dengan memfasilitasi masyarakat untuk pengelolaan sampah.

Selanjutnya, perbaikan infrastruktur dengan melakukan normalisasi aliran sungai, melakukan pengecekan terhadap sungai-sungai yang ada,terkait dengan adanya sedimentasi, dan ini menjadi tanggung jawab PSDA Provinsi Jawa Tengah, dan juga pembuatan saluran air

“Berkoordinasi terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam hal pembangunan tanggul raksasa untuk menghadapi rob yang saat ini sudah separuh jadi sehingga mampu mengurangi rob ketika terjadi banjir,” ucap dia.(evi/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.