Desa Wisata Gunungsari Madiun Layak Ditiru

SAVE 20240505

DESA WISATA. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Desa Wisata Gunungsari Kabupaten Madiun, Selasa (2/4/2024). (foto rahmat yasir widayat)

MADIUN – Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Desa Wisata Gunungsari Kabupaten Madiun, Selasa (2/4/2024). Ketua Komisi B, Sarno, mengungkapkan pihaknya ingin melihat secara langsung pengelolaan desa wisata tersebut mengingat publikasi di media sosial sangat menarik.

“Alhamdulillah, menarik sekali ini, mereka dari ketuanya menceritakan awal terbentuknya sampai sekarang sudah memiliki aset dan omset yang lumayan dan mereka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya di Desa Gunungsari ini,” ungkapnya.

Salah satu yang menjadi poin adalah mereka mengelola desa wisata dengan melestarikan atau nguri-uri adat istiadat di Desa Gunungsari ini. Upaya pelestarian itu dengan mengenalkan wisatawan beberapa kegiatan seperti kendurinan, hajatan mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal, dan tasyakuran melahirkan. Dari kondisi itu, banyak permintaan dari wisatawan luar negeri untuk berkunjung.

“Nah, hal ini kita harapkan desa wisata di Jateng bisa menirunya. Bahkan, makanan yang disajikan tiap hari minggu di Pasar Pendemsari ini betul-betul olahan lokal,” katanya.

Menurut dia, yang cukup menarik yakni pedagang dilarang menggunakan bungkus dari plastik. Mereka menggunakan bungkus dari daun pisang, daun jati, dan daun ploso. Semangat itu untuk mengurangi limbah sampah plastik, mengingat plastik sulit sekali untuk diuraikan.

“Saya sangat senang sekali kalau ini bisa dilaksanakan di Provinsi Jateng, ” harapnya.

Selain hal itu, Desa Wisata Gunungsari juga merupakan desa wisata mandiri. Mereka tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk mengelola desa wisata.

Justru, mereka cenderung menghindari bantuan agar bisa berdikari. Sementara di Jateng, desa wisata berdiri hanya untuk mengakses bantuan saja dan setelah itu tidak berlanjut.

“Kalau di sini mereka mandiri, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah. Nah, ini kan betul-betul membuat anggotanya bersemangat untuk berjuang, bagaimana omset pemasukan di desa wisata Gunungsari ini,” pungkasnya. (teguh/ariel)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)