Cirebon Dorong Pemberdayaan Ormas Kepemudaan dengan APBD

20240701181003 IMG

BAHAS ORMAS : Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Dinas Pemuda & Olahraga Kota Cirebon guna membahas pemberdayaan ormas kepemudaan.(foto: setyo herlambang)

CIREBON – Belakangan organisasi berlatar kepemudaan terus menunjukkan eksistensinya dari semua sektor dari olahraga, sosial hingga pergerakan kewirausahaan. Tentunya perlu ada perhatian dari pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, lewat program pemberdayaan.

Penegasan itu disampaikan Komisi E DPRD Jateng saat menyambangi Kantor Dinas Pemuda & Olahraga Kota Cirebon, Senin (1/7/204). Rombongan diterima Kepala Bidang Kepemudaan Abdul Sholeh di ruang rapat.

Dia menyampaikan kegiatan kepemudaan maupun ormas di Kota Cirebon banyak didukung oleh pemerintah. Sejumlah dana hibah maupun non-hibah diluncurkan untuk kegiatan mereka.  

“Kegiatan baik dari organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lewat pembagian anggaran yang tentunya diambil dari bagian Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kota. Anggaran diambil sebesar 1 persen, dengan ketentuan tertentu bersinergi dengan pembangunan daerah,” terang dia. 

Menanggapi, Ketua Komisi E, Abdul Hamid program tersebut tentunya bisa diimplementasikan di Jateng dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi namun harus selaras dengan program pembangunan pemerintah.

“Baik OKP maupun Ormas kepemudaan, perlu adanya dorongan dari pemerintah lewat penganggaran khusus. Tentunya, program tersebut selaras dengan kegiatan pembangunan daerah karena akan sangat men-support kebijakan yang diambil dalam segala sektor. Karena OKP atau Ormas pemuda sangat terkait secara langsung dengan masyarakat,” ujar legislator asal PKB itu.(tyo/priyanto) 

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.