Capaian Pembangunan 2020 Jadi Bahan Evaluasi

1 alkpj3

PERTEMUAN : Pansus DPRD Jateng melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianto.(foto: cahyo prabowo)

YOGYAKARTA – Pandemi Covid-19 telah mengubah anggaran daerah terutama pada pendapatan. Baik Provinsi Jateng maupun DI Yogyakarta pun turut terkena imbas. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jateng 2020 dengan Wakil Ketua DPRD DI Yogyakarta Huda Tri Yudiana di ruang rapat pimpinan DPRD setempat, Kamis (8/4/2021).

Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2020 Sriyanto Saputro menyatakan, pandemi Covid-19 dirasakan sangat berpengaruh terhadap capaian kondisi makro ekonomi daerah. Beberapa indikator makro ekonomi terpantau mengalami penurunan yang signifikan dari target yang ditetapkan dalam RKPD 2020. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan pembangunan manusia.

Pertemuan yang dibuka Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri itu, lanjut Sriyanto, menanyakan sejumlah langkah-langkah dari kebijakan Pemprov Yogyakarta terkait adanya penurunan pendapatan daerah di tahun anggaran 2020.

“Kami ingin tahu seperti apa langkah Pemprov DIY menyikapi hal tersebut, termasuk implementasi penyerapan anggaran dalam penanggulangan Covid-19,” tanya politikus Partai Gerindra itu.

Menjawab pertanyaan itu, Huda yang turut didampingi Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DIY Kuswantoro memaparkan, ada penurunan 1,54% pendapatan daerah atau sebesar Rp 5,6 triliun menjadi Rp 87,6 miliar. Hal yang turut dirasakan berkurangnya pendapatan adalah dari sektor pariwisata. Selama pandemi dengan kebijakan PPKM menjadikan sejumlah objek wisata harus tutup dan mobilisasi orang dari luar provinsi harus diperketat.

Huda selanjutnya menyatakan, meski beberapa sektor untuk pendapatan berkurang namun untuk RPJMD tidak perubahan. Bahkan untuk DPRD pun menjadi pokok pikiran yang semula banyak terserap untuk infrastruktur ke depan pengembangan ekonomi kerakyatan.

“Kami bersyukur pada pandemi Covid-19 ini justru rasa kegotongroyangan masyarakat menjadi tinggi,” ucapnya.(cahyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.