Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

SOAL WISATA. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal tata kelola lahan & kepariwisataan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalangm Senin (20/7/2026). (ayuandani dwi purnama sari)

PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah.

Saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang Fera Djokosusanto, Komisi B mendengarkan persoalan lingkungan dan wisata. Dalam hal ini, Fera mengakui anggaran pengembangan/ pengelolaan sektor pariwisata masih rendah. 

“Pemalang saat ini untuk masalah pariwisata ada di urutan paling akhir, kalau tidak dibantu temen-temen di Provinsi kita harus minta kemana lagi. Kalau mengandalkan dana pemerintah masih kurang, apalagi adanya refokusing dan seterusnya, makanya butuh dorongan stakeholder. Kami ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, namun butuh bantuan dana. Sangat antusias dan pasti akan bermanfaat untuk masyarakat untuk meningkatkan IPM dan PAD di Kabupaten Pemalang,” jelasnya.

Sebagai informasi, ada objek wisata populer di Kabupaten Pemalang. Diantaranya Desa Wisata Penggarit, Bukit Tangkeban, Desa Wisata Cibuyur, Pantai Widuri, Pantai Nyamplungsari, Via Ferrata Gunung Jimat, dan sebagainya.

Mendengarnya, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Hartini menjelaskan saat ini ada himbauan dari Gubernur Jateng untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata. Untuk itu, Komisi B berkunjung ke Pemalang dan Pekalongan guna melihat sektor pariwisata yang ada di 2 kabupaten tersebut.

“Saya lihat Pemalang ini potensi pariwisatanya luar biasa ya. Namun, kalau dilihat dari infrastruktur mungkin masih kurang baik, makanya perlu mencari solusi dan kerjasama dengan pemerintah terkait. Potensi besar di Pemalang tidak bisa lepas dari pemerintah provinsi dan pusat, maka harus diselaraskan pembangunan pariwisata pada 2027. Arahan Pak Gub sementara melalui pokir anggota DPRD dihimbau untuk masuk visi/ misi Gubernur untuk memajukan sektor pariwisata di Jawa Tengah,” ujar Sri Hartini.

Sementara, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Harun Abdul Khafizh memahami masalah yang dihadapi Dinas Pariwisata untuk meningkatkan sektor wisata ini. “Ini kebetulan dapil saya ya, jadi saya siap untuk membantu memajukan pariwisatanya. Kesulitan fiskal itu pasti karena semua daerah mengalami, disebabkan adanya refokusing dan efisiensi tapi pasti semua ada jalan. Seperti adanya visi/ misi Gubernur untuk Pembangunan periwisata 2027 ini merupakan respon dari keadaan. Pada prinsipnya, saya siap, apa yang diperlukan dan mudah-mudahan bisa mendorong IPM disini,” tegas Harun.

Harun menambahkan ada usulan untuk pariwisata Dapil XIII ini agar dapat semakin maju dan dikenal masyarakat luas. Yakni, pola aglomerasi sehingga nanti bisa menjadi ekosistem yang lebih baik. 

“Bisa ditautkan dengan wisata yang lain misal ekosistem di bagian atas seperti Via Verata dengan Guci. Terkait dengan promosinya, sosialisasinya juga kita bisa belajar dari Bali, Dieng, dan Lembang. Lalu yang kedua, bisa melalui wisata event, ditambah event olahraga karena antusias masyarakat dengan event olahraga itu juga tinggi, ini bisa menjadi salah satu jalan,” tambahnya. (nta/red.)