BPBD Kudus Siap Siaga Penanganan Bencana

IMG

PERTEMUAN : Komisi E bersama BPBD Kudus menggelar pertemuan dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana.(foto: dyana sulist)

KUDUS – Pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Senin (6/3/2023) menyepakati akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Sekarang ini, intensitas hujan cukup tinggi termasuk bencana lain seperti tanah longsor, angin kencang, dan banjir.

Dalam pertemuan itu, rombongan Komisi E diterima oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kudus Mundir. Anggota Komisi E Mawahib mengemukakan, kunjungan itu dilakukan untuk mencari data serta masukan terkait identifikasi potensi jenis bencana dan daerah rawan banjir. Jateng tergolong daerah bencana sehingga perlu adanya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penangan darurat.

“ Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai daerah, karena ini adalah pekerjaan bersama. Daerah lain pun akan siap siaga saling membantu. ” kata Mawahib.

Menanggapi hal itu, Mundir menjelaskan, banyak penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD. Semisal dalam penanganan logistik, bantuan sosial (bagi rumah terdampak), rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana. Ia juga mengatakan pada 2022 terdapat total 210 kejadian bencana, dan bencana hidrometeorologi menjadi bencana yang dominan terjadi.

Sedangkan, update terbaru sejak 23 Februari 2023 malam menyebabkan debit air di beberapa sungai meningkat akibat kiriman air dari hulu. Air melimpas dan menggenangi permukiman warga, persawahan dengan ketinggian 20-30 cm, dan total jiwa terdampak ada 25.786 dan ada 583 jiwa pengungsi. Adapun personel yang terlibat ada pemerintah desa/kecamatan, TNI/POLRI, dinas terkait, PUPR, Baznas, PMI, dan Forum sukarelawan Kudus serta warga sekitar.

Menambahkan, upaya BPBD Kabupaten Kudus ialah menyalurkan bantuan ke tempat pengungsian, melakukan assesment data secara periodik, melakukan monitoring, penanggulangan tanggul dan mempersiapkan dapur umum, bantuan logistik serta tempat pengungsi. Jelas Mundir.

Kesempatan lain, Kepala BPBD Jateng, Bergas C Penanggulangan mendukung kab/kota terus menambah Destana pada daerah rawan bencana agar dapat meminimalisir dampaknya.(dyana/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.