WORKSHOP DPRD: Studi Analisis RAPBD 2020

Tanggal -
IMG 20201002 WA0021

Bambang Kusriyanto. (foto rahmat yasir widayat)

KARANGANYAR – DPRD Provinsi Jateng menggelar workshop dengan tema ‘Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021: Studi Analisis atas RAPBD 2020’ di Alana Hotel Karanganyar, Jumat (18/9/2020). Kegiatan itu dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan, salah satunya mempersilakan Anggota Dewan menjalani rapid test terlebih dahulu dan menggelar 2 kelas.

“Dengan dibahasnya, dibedah RAPBD dengan Workshop Bimtek, maka kami bisa secepatnya menyelesaikan pembahasan anggaran murni maupun perubahan sesuai dengan waktu yang sudah di-deadline-kan Kemendagri. Sehingga, hubungan kami selama ini dengan Pemerintah Daerah, karena kami menjadi bagiannya, maka pelaksanaannya akan dilakukan komunikasi bersama,” kata Bambang Kusriyanto, Ketua DPRD Provinsi Jateng, saat memberikan sambutan.

Sementara, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengaku apresiatif dengan digelarnya workshop tersebut. Karena, Anggota Dewan dapat teris meningkatkan kapasitasnya dalam pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif, terlebih di masa New Normal (adapatasi kebiasaan baru) ini.

“Saya apresiasi dan memberikan penghargaan. Ditengah pandemi ini, DPRD Jateng terus meningkatan kapasitasnya. Ini adalah masukan bagi kami bahwa workshop bisa langsung bekerja sehingga mempercepat pekerjaan bapak dan ibu di DPRD. Jadi, nanti akan kami kembangkan, apalagi tadi disebutkan ada TAPD pihak eksekutif. Ini inspirasi dari DPRD Jawa Tengah,” kata Teguh bangga. (humas/ariel)

Dilihat: 58

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)