UPPD Wonosobo & Banjarnegara Lampaui Target Penerimaan

IMG 20190404

BICARA KINERJA. Komisi C DPRD Jateng saat berkunjung ke UPPD Wonosobo, Kamis (4/4/2019), membahas soal kinerja. (foto sunu andhy purwanto)

WONOSOBO – Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target yang dihasilkan jajaran Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara pada 2018 lalu. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Komisi C DPRD Jateng. 
Menurut Anggota Komisi C Ahmad Ridwan kedua UPPD tersebut patut diacungi jempol dan prestasi yang baik itu dapat ditingkatkan lagi pada 2019 ini. 

“Bagaimana pun sampai hari ini sektor pajak, dalam hal ini untuk provinsi yang terkait UPPD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermnotor (BBNKB), masih menjadi andalan Pendapatan Daerah. Jadi, wajib kita berikan apresiasi kepada UPPD Wonosobo dan Banjarnegara karena mampu merealisasikan PAD melebihi target yang dibebankan. Semoga dapat diulang tahun ini,” harap Politikus PDI Perjuangan itu, Kamis (4/4/2019), di Wonosobo.

Oleh sebab itu, Ridwan mewanti-wanti agar pelayanan prima harus dikedepankan, jangan sampai warga mau membayar pajak sampai mengantri. Razia di jalanan juga perlu sedemikian rupa agar warga tidak tertekan melainkan mendapatkan pelayanan yang prima pula.

Senada, Anggota Komisi C DPRD Jateng Sarwono yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kegigihan jajaran kedua UPPD tersebut saat menagih tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada tahun lalu, masing-masing UPPD mampu menagih tunggakan PKB sebesar Rp 5 miliar lebih. sementara pada 2019 ini hingga Maret nilai mencapai Rp 1,5 miliaran. 

“Saran saya optimalkan razia gabungan karena lebih efektif ketimbang sistem door to door (tagih di rumah atau dari pintu ke pintu),” tuturnya.

Berdasar data, UPPD Wonosobo pada tahun lalu realisasi PAD sebesar Rp 115,73 miliar (109,6%) dan pembayaran tunggakan PKB Rp 5,11 miliar (17.843 unit). Sedang pada tahun ini ditarget PAD Rp 112,12 miliar dan per Maret sudah terrealisasi Rp 29,06 miliar (25,9%). 

Nyaris sama, UPPD Banjarnegara juga merealisasikan 109,4% melebihi target atau Rp 122,53 miliar dan pembayaran tunggakan PKB Rp 5,3 miliar (23.677 unit). Target pada 2019 ini sebesar Rp 118,18 miliar dan sudah terealisasi Rp 32,21 miliar (27,2%). (sunu/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.