UPPD Boyolali Lampaui Target

Tanggal -
IMG 20190326

APRESIASI KINERJA. Komisi C DPRD Jateng saat membahas kinerja pendapatan di Kantor UPPD Kabupaten Boyolali, Selasa (26/3/2019). (foto sunu andhy purwanto) 

BOYOLALI– Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Boyolali. Anggota Komisi C Muhammad Rodhi mengatakan hal itu dan meminta tahun ini dapat ditingkatkan kinerjanya.

“Tadi dilaporkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun lalu semuanya melampaui target. Bahkan, pada tahun ini per Maret juga bagus,” katanya di UPPD Boyolali, Selasa (26/3/2019). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu lebih lanjut mengusulkan KTP elektronik sebagai syarat untuk bayar pajak tahunan dihilangkan saja. Namun untuk perpanjangan yang lima tahunan (ganti lembar STNK)  tetap diberlakukan. 

“Kan dalam razia gabungan, masyarakat bisa bayar pajak dan dendanya langsung tanpa kartu identitas (KTPel). Nah kenapa yang bayar secara mandiri, bukan karena kena tilang (razia) malah harus dengan KTP, ” katanya. 

Senada, Anggota Komisi C Sarwono juga mengamini hal itu. Mengingat, jelas politisi PDI Perjuangan itu, akhir-akhir ini ada sebagian wajib pajak yang menunggu ketemu razia agar bisa membayar pajak ranmornya secara langsung, tanpa identitas pun bisa, tanpa harus meluangkan waktu, misal untuk memencet handphone atau ke Samsat. 

“Ya, salah satunya akibat tadi itu. Bisa dimaklumi kan memang lebih cepat dan mudah. Kiranya bagus syarat KTP ditiadakan untuk bayar pajak tahunan, ” tandasnya. 

Pada 2018 lalu, UPPD Boyolali berhasil merealisasikan penerimaan PKB sebesar Rp 99,82 miliar atau 104,74% target alias surplus Rp 4,51 miliar. Sedangkan BBNKB juga melampaui target (108,42%), yakni Rp 88,10 miliar atau surplus Rp 6,83 miliar.

Tak terkecuali penerimaan Pajak Air Permukaan (114,39%) atau sebesar Rp 145,2 juta (surplus Rp 18,2 juta).  Menurut Kepala UPPD Boyolali Erry Raharjono, tahun ini untuk PKB ditarget Rp 101,03 miliar dan per 23 Maret terrealisasi Rp 24,85 miliar (24,60% target) dan BBNKB ditarget Rp 84,34 miliar terrealisasi Rp 21,37 miliar (25,34%). (sunu/ariel)

Dilihat: 47

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.