Sukirman Dukung Internet Gratis untuk Pendidikan

DIALOG PARLEMEN. Sukirman bersama Disdikbud Provinsi Jateng saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Parlemen dengan tema ‘Kesiapan Daerah soal Subsidi Kuota Internet untuk Pendidikan’ di Studio BerlianTV Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (11/9/2020). (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Dalam acara Dialog Parlemen dengan tema ‘Kesiapan Daerah soal Subsidi Kuota Internet untuk Pendidikan’ di Studio BerlianTV Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (11/9/2020), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng untuk proaktif dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberikan kuota internet gratis bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen selama masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal) ini. Proaktif yang dimaksud adalah segera berkomunikasi, berkoordinasi tentang teknis pelaksanaan program tersebut sehingga tidak terlambat dengan provinsi lain. 

“Dinas pendidikan harus proaktif untuk berkomunikasi, bertanya kepada Kemendikbud. DPRD Jateng akan ikut mengawal agar program itu bisa terealisasi secepat mungkin,” kata Sukirman saat menjadi pembicara utama dalam Dialog Parlemen, didampingi pembicara lainnya Padmaningrum selaku Plt. Kepala Disdikbud Provinsi Jateng dan pemandu acara Riri Novita di Studi Berlian TV.

Dalam hal ini, ia mengaku belum mengetahui teknis dan pelaksanaan program bantuan kuota internet dari pemerintah pusat tersebut. Namun, informasi yang diketahuinya, bantuan tersebut nantinya diberikan kepada sebanyak 68 juta orang yang terdiri dari siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. 

Bantuan kuota internet gratis ini akan disalurkan selama 4 bulan (September – Desember 2020). Untuk kalangan siswa mendapat 35 GB/bulan, kalangan guru mendapat 42 GB/bulan, kalangan mahasiswa mendapat 50 GB/bulan, dan kalangan dosen akan mendapat 50 GB/bulan. 

“Informasi yang sementara saya dapatkan, Kemendikbud mengalokasikan dana Rp 8,9 triliun dari optimalisasi anggaran Kemendikbud dan dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020. Dari total Rp 8,9 triliun tersebut, sebanyak Rp 7,2 triliun akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan dan Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar,” kata politikus PKB itu. 

Menurut dia, jika penyaluran kuota internet gratis diberikan secara bergelombang, maka sebaiknya siswa mendahulukan kelompok siswa dan mahasiswa yang miskin. Soal data siswa dan mahasiswa miskin, ia menilai, bukanlah hal yang sulit yakni dengan membuka data siswa saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan membuka data mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. 

“Disisi lain, kami mengapresiasi program Gubernur Jateng yang sudah mengalokasikan kuota internet gratis dari dana BOS (biaya operasional sekolah). Kebijakan Pak Ganjar agar sekolah tidak dulu memikirkan perbaikan infrastruktur sekolah, misal ada gedung rusak, kemudian dialokasikan lebih dahulu untuk pengadaan bantuan kuota internet gratis dari dana BOS adalah bagus. Memang kenyataannya banyak orang tua murid yang kesulitan mengikuti belajar daring (dalam jaringan) karena tidak mampu membeli kuota internet,” ungkapnya. 

Dikatakannya, orang tua siswa yang tidak mampu membeli kuota internet atau tidak mampu membeli ponsel, hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun menjadi tanggung jawab semua elemen seperti pengusaha, BUMN, dan masyarakat yang mampu, dan DPR/DPRD. 

Seperti yang dilakukan di internal partainya, DPP PKB sudah mengintruksikan semua anggota Fraksi PKB di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/ Kabupaten agar menyedikan wifi gratis sebanyak 3 sampai 5 titik di dapilnya masing-masing untuk sarana berlajar daring masyarakat secara gratis. Kondisi itu sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu dan akan berakhir sampai kebijakan sekolah daring berakhir. 

“Hanya saja, ternyata juga banyak yang berjalan tidak sesuai harapan. Yakni, di daerah yang tidak ada sinyal internetnya atau blankspot. Tentu, hal itu menjadi kendala sekolah daring saat New Normal ini,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Padmaningrum menyatakan, untuk program bantuan kuota internet gratis kepada siswa dari Kemendikbud, sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi resmi dan detilnya. Meski begitu, pihaknya tetap aktif mencari informasi soal program itu. 

“Sekarang ini, bantuan kuota gratis internet yang sudah jalan dari dana BOS. Karena memang dibolehkan, dana BOS dialokasikan untuk kuota internet. Ya, kami mohon maaf kalau memang jumlahnya belum banyak,” ungkap Padmaningrum. (ariel/priyanto)