RAPAT PARIPURNA: Raperda Perubahan APBD Jateng 2025

1753682311738

PIMPIN RAPAT. Sarif Abdillah memimpin rapat paripurna, Senin (28/7/2025), yang membahas soal Raperda Perubahan APBD 2025. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sarif Abdillah membuka rapat paripurna, Senin (28/7/2025). Rapat itu mengagendakan penjelasan gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2025 dan pemandangan umum (PU) Fraksi atas raperda tersebut.

Dalam rapat itu, Sarif didampingi Wakil Ketua DPRD Mohammad Saleh dan Setya Arinugroho. Hadir dalam rapat, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama beberapa OPD & BUMD.

“Anggota DPRD yang hadir sejumlah 67 orang dari 119 orangSesuai ketentuan bahwa Rapat Paripurna pada hari ini telah memenuhi quorum,” kata Sarif.

Memasuki agenda pertama, Sarif mempersilahkan Ahmad Luthfi membacakan penjelasannya atas Raperda Perubahan APBD 2025. Dihadapan Para Anggota Dewan yang hadir, gubernur menyampaikan beberapa hal seputar perubahan anggaran.

“Rancangan perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2025 yang telah dibahas bersama Banggar DPRD serta telah disepakati pada 23 Juli 2025,” kata Ahmad.

Dari penyampaiannya itu, tertuang struktur rancangan perubahan APBD 2025 meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Secara rinci, pendapatan daerah semula Rp 24,48 triliun naik menjadi Rp 24,57 triliun.

Untuk belanja daerah, Rp 24,84 triliun naik menjadi Rp 25,15 triliun. Kemudian, pembiayaan daerah semula Rp 362,30 miliar naik menjadi Rp 577,01 miliar.

Setelah pembacaan penjelasan gubernur, agenda kedua adalah penyampaian PU Fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2025. Penyampaian itu dilakukan dengan menyerahkan PU Fraksi kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur, dimulai dari Fraksi Amanat NasDem Solidaritas, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi PDI Perjuangan. (ayuut/ariel)

Berita Terkait

  • DPRD Terima Aspirasi LSM GMBI Jateng

    GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkomitmen untuk meneruskan aspirasi dari LSM Dewan Pimpinan Wilayah Teritorial Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jateng kepada pemerintah pusat maupun DPR terkait pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

  • Tepat, Langkah Balai RSBKL Jogja Tangani Covid-19

    YOGYAKARTA – Guna memperkuat data dan informasi mengenai pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama pandemi Covid-19, Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (RSBKL) Unit 2 Dinas Sosial Provinsi DIY, Senin (14/03/2022). Saat berdiskusi, Suryatmiati selaku Kepala Seksi Perlindungan & Rehabilitasi Sosial Balai RSBKL mengungkapkan saat menjalankan pelayanan selama pandemi ini pihaknya melakukan langkah preventif, kuratif, dan promotif.