RAPAT PARIPURNA: Raperda Perubahan APBD Jateng 2025

1753682311738

PIMPIN RAPAT. Sarif Abdillah memimpin rapat paripurna, Senin (28/7/2025), yang membahas soal Raperda Perubahan APBD 2025. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sarif Abdillah membuka rapat paripurna, Senin (28/7/2025). Rapat itu mengagendakan penjelasan gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2025 dan pemandangan umum (PU) Fraksi atas raperda tersebut.

Dalam rapat itu, Sarif didampingi Wakil Ketua DPRD Mohammad Saleh dan Setya Arinugroho. Hadir dalam rapat, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama beberapa OPD & BUMD.

“Anggota DPRD yang hadir sejumlah 67 orang dari 119 orang. Sesuai ketentuan bahwa Rapat Paripurna pada hari ini telah memenuhi quorum,” kata Sarif.

Memasuki agenda pertama, Sarif mempersilahkan Ahmad Luthfi membacakan penjelasannya atas Raperda Perubahan APBD 2025. Dihadapan Para Anggota Dewan yang hadir, gubernur menyampaikan beberapa hal seputar perubahan anggaran.

“Rancangan perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2025 yang telah dibahas bersama Banggar DPRD serta telah disepakati pada 23 Juli 2025,” kata Ahmad.

Dari penyampaiannya itu, tertuang struktur rancangan perubahan APBD 2025 meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Secara rinci, pendapatan daerah semula Rp 24,48 triliun naik menjadi Rp 24,57 triliun.

Untuk belanja daerah, Rp 24,84 triliun naik menjadi Rp 25,15 triliun. Kemudian, pembiayaan daerah semula Rp 362,30 miliar naik menjadi Rp 577,01 miliar.

Setelah pembacaan penjelasan gubernur, agenda kedua adalah penyampaian PU Fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2025. Penyampaian itu dilakukan dengan menyerahkan PU Fraksi kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur, dimulai dari Fraksi Amanat NasDem Solidaritas, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, dan Fraksi PDI Perjuangan. (ayuut/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Tipe…

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana