RAPAT KERJA: Butuh Kolaborasi Solid Pemprov-DPRD

Tanggal -
IMG

PAPARAN : Komisi E mendengarkan paparan dari OPD dalam rapat kerja.(foto: priskilla tyas)

SEMARANG – Butuh kolaborasi dalam mewujudkan program-program unggulan. DPRD Jateng siap untuk bekerja sama dengan Pemprov Jateng guna keberhasilan RPJMD Gubernur. Wakil Ketua Komisi E Yudi Indras Windarto menegaskan, eksekutif tidak bisa berdiri sendiri menjalankan programnya tanpa dukungan eksekutif.

“Mari kita Bersama-sama mewujudkan rencana kerja pemerintah provinsi Jateng. Melalui dialog seperti ini akan terjalin komunikasi dan harmonisasi antara eksekutif dan legislative,” ucapnya dalam acara Dialog Esekutif-Legislatif Pembahasan Rancangan RKPD 2026 di ruang rapat Komisi E, Kamis (19/6/2025).

Ketua Komisi E Messy Widiastuti pun menambahkan bahwa dalam diskusi ini harus mendapatkan solusi terbaik untuk pengembangan Jawa Tengah. Dalam tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, sosial masyarakat, kepemudaan olahraga dll yang berhubungan dengan Komisi E.

Yudi Indras menambahkan dalam program Dinas Jawa Tengah harus seimbang dengan stakeholder swasta lain yang juga turut menyumbang pembangunan di Jawa Tengah misalnya dalam hal pendidikan

“Butuh penambahan fasilitas pendidikan baru tapi kita paham harus disinkronkan dengan APBD yang tiap tahunnya naik atau tidak, baiknya kerjasama dengan sekolah swasta” jelas Yudi dalam masukan utuk Dinas Pendidikan Jawa Tengah.

Menanggapi hal tersebut beberapa dinas di Jawa Tengah berharap selalu ada kerja sama atau kolaborasi dalam hal pendidikan atau yang terkait untuk pengembangan Jawa Tengah yang didukung Komisi E antara kabupaten dan provinsi. (tyas/priyanto)

Dilihat: 92

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)