Perlu, Upaya Penguatan Pendapatan Petani

Screenshot 20210818 130649

Sumanto. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng membahas upaya penguatan sektor pertanian dalam ‘Dialog bersama Parlemen: Prime Topic’ dengan tema ‘Strategi Penanganan Pupuk Langka & Kesejahteraan Petani’ di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (18/8/2021). Dalam dialog itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.

“Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap. Permasalah subsidi juga ruwet setiap tahunnya. Data pemerintah mengatakan subsidi cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain. Saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabahnya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah,” tegas Legislator PDI Perjuangan itu.

Sementara, Kasi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Asil Tri Yuniati mengatakan salah satu tujuan subsidi pupuk adalah menghindari gejolak harga pupuk. Hal itu merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani.

Ia juga menjelaskan, menurut aturan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang bergabung di kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada tahun sebelumnya. Dan, penyusunan RDKK itu sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian.

“Upaya pengalihan subsidi pupuk sudah pernah ditanyakan ke Pemerintah Pusat. Ada 2 alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih pupuk subsidi dan non subsidi sangat jauh,” jelas Asil.

Menurut Profesor Sony Heru Priyanto penyusunan RDKK tersebut seharusnya real time dan bukan disusun pada tahun sebelumnya. Karena, data pertanian itu dapat berubah setiap saat. Dalam hal digitalisasi data memang sudah keharusan, namun data tersebut harus memuat informasi yang real time.

“Terkait usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi pasca panen saya sangat mendukung dan harga yang diterima oleh petani bukan hanya harga wajar tapi harus harga makmur. Karena, rata-rata Negara yang makmur harga pangannya mahal,” ujar profesor. (faiz/ariel)

Berita Terkait

  • Landasan Yuridis Jadi Penguat Materi Draf Raperda Perpustakaan

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Produk Hukum Daerah, Dirjen Otonomi Daerah meminta supaya konsideran yang menjadi landasan hukum draf Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dikuatkan kembali. Landasan yuridis yang menjadi syarat formil produk hukum daerah menjadi penting supaya nanti saat disahkan bisa menjawab kebutuhan daerah.

  • Siswa SLB Solo Siap Terjun ke Dunia Kerja

    SURAKARTA – Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi salah satu sekolah yang berperan penting untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Karena disana tidak hanya mengajarkan Pendidikan formal saja, namun juga melatih keterampilan yang disiapkan untuk terjun ke dunia kerja.

  • Dana Pengelolaan Sampah Banyumas Rp 29 Miliar

    BANYUMAS – Komisi D DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas, Senin (9/3/2020). Maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut untuk mencari data dan masukan guna pangayaan materi untuk masuk dalam draf Raperda Pengendalian Lingkungan Hidup di Jateng.

  • Sukirman: Dewan Perwakilan Mahasiswa Wujud Pendidikan Politik

    MENEMUI MAHASISWA: Wakil Ketua DPRD Sukirman menemui Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes).(foto: teguh prasetyo) GEDUNG BERLIAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyambangi Gedung Berlian…