Perlu, Upaya Penguatan Pendapatan Petani

Screenshot 20210818 130649

Sumanto. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng membahas upaya penguatan sektor pertanian dalam ‘Dialog bersama Parlemen: Prime Topic’ dengan tema ‘Strategi Penanganan Pupuk Langka & Kesejahteraan Petani’ di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (18/8/2021). Dalam dialog itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.

“Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap. Permasalah subsidi juga ruwet setiap tahunnya. Data pemerintah mengatakan subsidi cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain. Saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabahnya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah,” tegas Legislator PDI Perjuangan itu.

Sementara, Kasi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Asil Tri Yuniati mengatakan salah satu tujuan subsidi pupuk adalah menghindari gejolak harga pupuk. Hal itu merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani.

Ia juga menjelaskan, menurut aturan, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang bergabung di kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada tahun sebelumnya. Dan, penyusunan RDKK itu sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian.

“Upaya pengalihan subsidi pupuk sudah pernah ditanyakan ke Pemerintah Pusat. Ada 2 alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih pupuk subsidi dan non subsidi sangat jauh,” jelas Asil.

Menurut Profesor Sony Heru Priyanto penyusunan RDKK tersebut seharusnya real time dan bukan disusun pada tahun sebelumnya. Karena, data pertanian itu dapat berubah setiap saat. Dalam hal digitalisasi data memang sudah keharusan, namun data tersebut harus memuat informasi yang real time.

“Terkait usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi pasca panen saya sangat mendukung dan harga yang diterima oleh petani bukan hanya harga wajar tapi harus harga makmur. Karena, rata-rata Negara yang makmur harga pangannya mahal,” ujar profesor. (faiz/ariel)

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.