Perlu Digenjot, Kinerja BUMD di Jateng

IMG 20251212 WA0028

Dedy Endriyatno & Luh Ayu Aryani. (foto arnez)

DENPASAR – Guna mengoptimalkan peran BUMD, Komisi C DPRD Provinsi Jateng terus berupaya mendorongnya. Salah satunya mencari data dan informasi ke Pemerintah Provinsi Bali, yang mampu mengoptimalkan pengelolaan BUMD nya.

Saat bertemu dan berdiskusi dengan Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Provinsi Bali Luh Ayu Aryani bersama jajarannya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Dedy Endriyatno menekankan pentingnya peran BUMD sebagai peluang besar dan strategis dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu menjadi fokus utama diskusi, mengingat Komisi C membidangi masalah keuangan dan pendapatan daerah.

​”Kami melihat potensi besar yang dimiliki BUMD dalam berkontribusi pada kas daerah. Kunjungan ke Bali ini adalah kesempatan berharga untuk mempelajari praktik terbaik yang telah dilakukan disini,” ujar Dedy.

​Turut hadir dalam pertemuan tersebut Nyoman Artana selaku Dirut Perumda Kerta Bali Saguna, yang banyak berbagi pengalaman mengenai tata kelola BUMD di Pulau Dewata. Meskipun status BUMD di Provinsi Bali masih berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan belum berbentuk Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah), Nyoman Artana menjelaskan bahwa spektrum bisnis BUMD di Bali bersifat luas. Kuncinya adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan dan memperkuat sistem keuangan serta tata kelola perusahaan yang lebih efektif dalam rangka penguatan ekonomi daerah.

​Pernyataan itu mendapat apresiasi tinggi dari Anggota Komisi C lainnya. Asrar dari mengaku kagum terhadap kinerja BUMD Bali.

​”Kami sangat mengapresiasi, meskipun BUMD di Bali ini masih berbentuk Perumda, mereka mampu mengedepankan GCG (Good Corporate Governance) dengan baik,” tutur Asrar.

​Lebih lanjut, ia menyoroti BUMD di Bali dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah tanpa ketergantungan pada penyertaan modal setiap tahun. Hal itu menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja BUMD yang efektif.

Data Biro Pengadaan Barang/ Jasa & Perekonomian Setda Provinsi Bali menyebutkan, ada 5 BUMD yang dimiliki Pemprov Bali. Diantaranya PT. BPD Bali di bidang usaha perbankan, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) di bidang usaha penjaminan, Perumda Kerta Bali Saguna di bidang aneka usaha, Perumda Kerthi Bali Santhi di bidang usaha pariwisata digital, dan Perserodan Pusat Kebudayaan Bali di bidang usaha pengembangan ekonomi, pengembangan kawasan, pusat bisnis, pelestarian dan pemajuan budaya Bali. (arnez/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.